Selayarnews — Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar mulai menyosialisasikan Program Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat kepastian hukum sekaligus mencegah potensi sengketa terhadap aset tanah milik instansi pemerintah di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.
Sosialisasi tersebut digelar Kamis, 20 Agustus 2026, bertempat di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar, Jalan Jenderal Sudirman, Benteng. Kegiatan ini menjadi langkah awal pelaksanaan inventarisasi tanah instansi pemerintah yang akan dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar hingga akhir tahun anggaran 2026.
Program INTIP 2026 mencakup pendataan tanah milik instansi pemerintah, termasuk pengumpulan data fisik dan yuridis, verifikasi dokumen, hingga penataan administrasi pertanahan terhadap aset yang belum memiliki kepastian hukum.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar, Zaki Zukhruf, mengatakan inventarisasi tersebut diperlukan untuk memastikan aset tanah milik instansi pemerintah tercatat dengan baik serta memiliki kepastian hukum.
“Inventarisasi ini penting untuk memastikan aset tanah milik instansi pemerintah tercatat dengan baik, jelas status dan keberadaannya, serta memiliki kepastian hukum. Dengan data yang lengkap dan akurat, kita dapat mencegah potensi sengketa maupun permasalahan aset di kemudian hari,” ujar Zaki Zukhruf.

Ia menjelaskan, melalui Program INTIP 2026, Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar akan melakukan pendataan terhadap tanah yang menjadi aset atau dikuasai instansi pemerintah di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.
Pendataan tersebut mencakup kondisi fisik bidang tanah serta aspek yuridisnya, termasuk pemeriksaan dan verifikasi dokumen yang berkaitan dengan penguasaan maupun kepemilikan tanah.
“Melalui Program INTIP 2026 ini, kami ingin memastikan tanah-tanah yang menjadi aset instansi pemerintah di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat terdata secara menyeluruh, baik dari sisi fisik maupun yuridis. Setelah dilakukan inventarisasi dan verifikasi, terhadap tanah yang memenuhi persyaratan akan ditindaklanjuti secara bertahap untuk mendapatkan kepastian hukum melalui sertifikasi,” kata Zaki.
Pelaksanaan inventarisasi hingga akhir tahun anggaran 2026 diharapkan dapat menghasilkan basis data tanah instansi pemerintah yang lebih lengkap dan akurat. Data tersebut selanjutnya dapat menjadi dasar dalam penataan, pengamanan dan penyelesaian administrasi aset tanah pemerintah.
Program INTIP juga menjadi langkah preventif untuk mengidentifikasi sejak dini berbagai persoalan pertanahan yang berpotensi muncul pada aset pemerintah, termasuk persoalan batas, penguasaan, status administrasi maupun pemanfaatan tanah.
Dengan adanya data pertanahan yang lebih tertib dan terverifikasi, aset tanah pemerintah diharapkan tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga memiliki kepastian hukum sehingga dapat terlindungi dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
(Red)























