Selayarnews-Polres Kepulauan Selayar menggelar Rapat Koordinasi Eksternal Operasi Mantap Praja – 2024-2025 dalam rangka Kesiapan Pengamanan Tahapan Pilkada Bupati/Wakil Bupati, di Aula Endra Dharma Laksana Mapolres, Senin (22/07/24) pagi.
Rakor tersebut dibuka oleh Bupati Kepulauan Selayar H. Muh. Basli Ali dan dihadiri oleh Forkopimda, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Para Kepala OPD, Para Camat, Para Ketua PPK dan Panwascam, Utusan Partai Politik, dan Undangan lainnya.
Kapolres Selayar AKBP Adnan Pandibu, SH.,S.IK dalam sambutannya menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi tersebut dilaksanakan untuk kesiapan pelaksanaan Operasi Mantap Praja 2024 dirancang untuk mengantisipasi segala bentuk potensi gangguan yang dapat menghambat jalannya pemilihan kepala daerah.
“ Minggu lalu kami sudah melaksanakan rapat internal hari ini dengan eksternal, masih banyak lagi kegiatan lanjutan, setelah ini kami akan melaksanakan Lat Pra Ops, ada lagi persiapan untuk Sispamkota, dilanjutkan nanti dengan Gelar Pasukan serentak se Sulsel bahkan mungkin se Indonesia. Karena ops mantap Praja itu terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2024 hingga 31 Maret 2025” ungkap Kapolres.
Ia menegaskan pentingnya sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menciptakan situasi yang kondusif selama proses pemilihan.
“ Jadi Rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam upaya pengamanan Pilkada Serentak 2024 yang terdiri dari Pilgub dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati” jelas AKBP. Adnan Pandibu.
Sementara itu,Bupati Kepulauan Selayar H. Muh. Basli Ali saat membuka Rakor tersebut menegaskan bahwa peran Pemerintah Daerah dalam menyukseskan penyelenggaraan tahapan Pilkada merupakan suatu hal yang wajib hukumnya mulai dari tahapan persiapan hingga penyelenggaraan.
Lebih lanjut diungkapkan bahwa Pemda telah membentuk “Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah” yang melibatkan penyelenggara Intelijen Negara mulai dari Polres, Kejaksaan Negeri, Kodim 1415, Badan Intelijen Negara Perwakilan Sulsel, dan Pos TNI Angkatan Laut, guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan yang dikenal dengan ATHG.
“Sedangkan untuk mengantisipasi tantangan yang mungkin akan terjadi dengan kondisi geografis dan cuaca, Pemerintah Daerah akan memfasilitasi dengan memperkuat peran stakeholder pada Desk Pilkada” tambahnya
Usai dibuka Bupati, Rakor dilanjutkan dengan Pemaparan dari Ketua KPU Andj Dewantara, SH tentang kesiapan KPU dalam tahapan penyelenggaraan pilkada dan Paparan dari Ketua Bawaslu Nurul Badriyah mengenai kesiapan Bawaslu dalam pengawasan dan potensi kerawanan tahapan penyelenggaraan pilkada.
Rapat koordinasi juga disertai dengan tanya jawab yang dipandu oleh Kabag Ops AKP Andi Agus antara Peserta dengan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu.
(Hms/Red)
