Selayarnews – Bupati Kepulauan Selayar, H. Muhammad Natsir Ali, menyampaikan kritik tegas terhadap kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai kurang sigap menanggapi keluhan masyarakat, khususnya yang disampaikan melalui media sosial.
Dalam pertemuan bersama para Sekretaris Dinas selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Selasa (22/7), Bupati menegaskan pentingnya kehadiran aktif pemerintah daerah di ruang digital sebagai bentuk nyata pelayanan publik dan tanggung jawab terhadap masyarakat.
“Saya tidak mau ada keluhan masyarakat di media sosial yang dibiarkan begitu saja. Apa yang disuarakan masyarakat harus segera dijawab. Jangan sampai mereka berpikir pemerintah tidak hadir,” tegas Bupati.
Ia mengingatkan bahwa lambannya respons OPD terhadap isu publik berpotensi menimbulkan persepsi negatif, apalagi di era keterbukaan informasi seperti saat ini. Menurutnya, klarifikasi yang cepat dan transparan atas kebijakan, pelaksanaan program, maupun penggunaan anggaran adalah bagian penting dari akuntabilitas pemerintahan.
“Kalau dijelaskan dengan baik, masyarakat akan mengerti. Apalagi jika berkaitan dengan efisiensi anggaran atau keterbatasan tertentu. Pemerintah wajib hadir menjelaskan,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Bupati memerintahkan setiap OPD untuk menunjuk satu petugas khusus yang bertugas memantau dan menanggapi isu di media sosial, terutama yang berkembang di grup-grup lokal seperti Wajah Selayar dan Pembaca Tanadoang. Ia menilai, kecepatan dalam memberikan klarifikasi akan memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Jangan biarkan informasi berkembang liar tanpa klarifikasi. Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat, termasuk di ruang digital,” tandasnya.
Bupati Natsir Ali berharap, melalui instruksi ini, budaya keterbukaan informasi dapat semakin mengakar dalam tata kelola pemerintahan, sekaligus memperkuat komunikasi dua arah yang sehat antara pemerintah dan masyarakat.
(Icl/Red)
