Oleh : Parika KPPN Benteng
Pendahuluan
Sejak resmi diumumkan 2 Maret 2020 lalu, Covid-19 telah membawa dampak bagi negeri kita, Indonesia. Dampak dengan magnitudo sangat besar yang tidak terbayangkan sebelumnya. Nyaris semua sendi-sendi sosial kemasyarakatan, termasuk ekonomi mengalami dampak negatif.
Dari sektor kesehatan, konfirmasi positif Covid-19 di Indonesia pada tanggal 14 September 2020 telah mencapai 221.523 kasus dengan jumlah meninggal dunia mencapai 8.841 orang (kompas.com). Sektor ekonomi juga mengalami goncangan parah yang ditandai dengan terjadinya kontraksi ekonomi di triwulan 2 sebesar minus 5,32% secara tahunan (yoy), menurun drastis jika dibandingkan dengan triwulan 1 yang masih tumbuh 2,97%. Kondisi yang sangat wajar mengingat digulirkannya kebijakan PSBB di awal triwulan II yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran Covid-19.
Pemerintah bergerak cepat, dengan ditetapkannya Perpu 1 Tahun 2020 sebagai payung hukum dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19. Selanjutnya pemerintah menggulirkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menjadi program strategis dalam rangka memulihkan kembali perekonomian nasional yang mengalami tekanan berat, sebagaimana diatur dalam PP No 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
Program PEN terdiri atas 6 kluster, yakni perlindungan sosial, kesehatan, UMKM, insentif usaha, pembiayaan korporasi, dan sektoral KL/pemda. Lalu dimana peran KPPN, termasuk KPPN Benteng, dalam menyukseskan PEN?
Pembahasan
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai unit vertikal dibawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan menjalankan fungsi sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara dalam hal penyaluran dana APBN. Keberadaaan KPPN sangat penting dalam hal kebijakan fiskal/APBN dan memiliki peran strategis dalam mengawal dan memastikan kegiatan pelaksanaan anggaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dalam rangka memperlancar penyaluran APBN di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka sejak tahun 2002 KPPN Benteng efektif beroperasi.
Sesuai penjelasan di atas, PEN memiliki 6 kluster pemulihan ekonomi dan lebih dari 36 sub kluster dengan total alokasi anggaran yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp695,2 triliun. Dengan cakupan yang sangat luas dan anggaran besar maka PEN tidak bisa hanya dilaksanakan oleh satu entitas pemerintah. Semua pihak terkait harus dilibatkan, termasuk unit-unit vertikal Kementerian Keuangan. Peran KPPN dapat dilihat dalam dua perspektif, yakni peran langsung, melalui pelaksanaan tusi penyaluran dana APBN, sedangkan peran tidak langsung melalui upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program PEN.
- Kinerja Penyaluran PEN oleh KPPN Benteng
Tabel 1 Capaian Program PEN pada KPPN Benteng s.d 14 september 2020
Peran KPPN Benteng secara langsung nampak pada tabel di atas. Terdapat dua kluster dengan rincian kluster perlindungan sosial berupa BLT Desa, dan kluster sektoral KL/pemda berupa program padat karya dan Cadangan DAK Fisik. Total alokasi anggaran sebesar Rp107,21 miliar yang hingga 14 September 2020 telah terealisasi 73,94%. Rincian penyaluran sebagaimana berikut ini:
- Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa
Sebagai dampak dari pandemi Covid-19, anggaran dana desa sebagian dialihkan menjadi BLT Desa. Program BLT Desa merupakan pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19. Bantuan yang dialokasikan maksimal 6 bulan dengan rincian 3 bulan pertama sebesar Rp600 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan 3 bulan selanjutnya masing-masing Rp300 ribu (sesuai ketersediaan anggaran desa).
Penerima BLT Desa ditujukan bagi keluarga yang tidak mendapatkan bantuan dari program lainnya seperti Progran Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta kartu prakerja.
Dana Desa tahun 2020 disalurkan secara “langsung” dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) dan selanjutnya pihak pemerintah desa menyalurkan BLT ke pihak yang berhak.
Berikut rincian penyaluran dana desa di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Tabel 2 Progres Penyaluran Dana Desa pada KPPN Benteng s.d. 14 September 2020
KPPN Benteng telah menyalurkan Dana Desa hingga tahap 2 per tanggal 14 September sebesar Rp58,63 miliar atau 69,36% dari pagu Rp84,53 miliar. Capaian yang baik di tengah kondisi pandemi saat ini yang relatif menyulitkan koordinasi KPPN dengan pemda, serta pihak pemda dengan desa yang sebagian berada di wilayah kepulauan.
Capaian penyaluran Dana Desa oleh KPPN tidak akan banyak berdampak positif jika dana yang telah disalurkan hanya mengendap di RKD dan tidak langsung dirasakan manfaatnya oleh warga yang berhak. Salah satu prioritas penggunaan Dana Desa di tahun 2020 adalah BLT, dengan capaian hingga saat ini sebagaimana tabel berikut ini:
Tabel 3 Progres Penyaluran BLT Desas.d 14 September 2020
Dari total Dana Desa yang telah disalurkan oleh KPPN ke pemda sebesar Rp. 58.630.613.950, telah diserahkan kepada KPM dengan jumlah 14.341.200.000 atau 24,46%. Dari tabel di atas tergambar bahwa masih terdapat beberapa desa yang belum menyalurkan BLT desa kepada KPM dengan rincian tahap I dan II telah tersalurkan semua, tahap III masih 4 desa, tahap IV masih 65 desa dan tahap V masih 76 desa lagi.
- Cadangan DAK Fisik
Merupakan DAK Fisik yang dialokasikan sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak pandemi Covid-19. Cadangan DAK Fisik yang dikelola KPPN Benteng sebanyak 7 Bidang: Bidang Jalan, Air Minum, Sanitasi, Irigasi, Pariwisata, Pertanian, Kelautan dan Perikanan.
Tabel 4 Progres Penyaluran Cadangan DAK Fisik s.d 14 September 2020
Dari tabel tersebut di atas anggaran cadangan DAK Fisik terendah pada bidang irigasi dan tertinggi pada bidang jalan sedangkan persentase realisasi terbesar pada bidangan sanitasi dan terendah pada bidang pariwisata. Bidang air minum belum tersalurkan karena daftar kontrak belum disampaikan pemda ke KPPN disebabkan adanya kesalahan pada kontrak sehingga pembuatan kontrak ulang.
Walaupun penyaluran oleh KPPN Benteng sudah di atas 90,89%, tidak berarti tahapan program PEN berhenti sampai disitu. Perlu upaya agar dana yang sudah disalurkan ke RKUD bisa secara cepat diterima oleh pihak yang berhak agar mendorong perekonomian cepat pulih.
- Padat Karya
Padat Karya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, peningkatan pendapatan dan menurunkan angka stunting. Program padat karya satker mitra kerja KPPN Benteng dilaksanakan pada satker Unit Penyelenggara Pelabuhan Selayar dan Bandar Udara Aroepala Selayar. Sebagaimana tablel terlampir
KPPN Benteng telah menyalurkan sebesar 571.295.429 atau 96,33% dari pagu 593.140.000 dengan bentuk kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan dan pemeliharaan peralatan dan mesin.
- Sosialisasi Program PEN oleh KPPN Benteng
Selain peran langsung selaku penyalur anggaran PEN, KPPN Benteng juga mengambil peran sosialisasi dan edukasi keberadaan program PEN kepada masyarakat luas, termasuk penguatan kluster UMKM berupa akselerasi Pembiayaan UMi yang menyasar UMKM d tingkat mikro. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:
- Publikasi progres capaian PEN melalui media sosial KPPN Benteng, termasuk repost capaian secara nasional.
- Sosialisasi kepada mitra kerja, yakni satker dan pemda terkait upaya percepatan program PEN di wilayah Selayar.
- Monitoring dan evaluasi capaian penyaluran Pembiayaan UMi.
Di balik berbagai pencapaian KPPN Benteng dalam menyukseskan PEN, secara faktual masih ditemukan beberapa permasalahan, di antaranya:
- Koordinasi dengan pihak terkait terkendala oleh adanya kebijakan social distancing. Sebagai contoh koordinasi KPPN dengan pemda serta pihak desa mengalami hambatan, apalagi dengan kondisi geografis Selayar yang terdiri atas pulau-pulau kecil dan relatif susah dijangkau apabila kondisi cuaca sedang tidak bersahabat. Akibatnya penyaluran BLT tahap 3 s.d. 5 belum tuntas hingga saat ini. Komunikasi secara virtual juga tidak optimal karena kondisi jaringan internet yang tidak menjangkau hingga pelosok. Perlu penguatan peran pendamping desa dalam membantu akselerasi penyaluran dan pelaporan BLT.
- Kurangnya awareness stakeholder dan pemda mengenai berbagai program PEN yang digulirkan oleh pemerintah. Berbagai kebijakan pemerintah (pusat) belum mendapat support optimal di daerah, selain karena kurangnya informasi, juga tidak optimalnya perhatian dari pemerintah di daerah. Peran KPPN akan dioptimalkan melalui koordinasi intens dengan pimpinan daerah mengenai pentingnya akselerasi program PEN bagi pemulihan ekonomi Selayar.
- Perubahan regulasi yang dinamis dengan tujuan relaksasi persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa (dan BLT), menghasilkan tantangan tersendiri. Perlu upaya ekstra bagi KPPN Benteng untuk menyosialisasikan, baik terhadap regulasi itu sendiri, maupun terhadap dampak atas perubahan sistem informasi (aplikasi terkait). Untuk itu, KPPN perlu memperkuat peran kehumasan melalui media (sosial) agar informasi regulasi terbaru bisa tersampaikan secara cepat.
Penutup
Pemerintah telah menggulirkan kebijakan strategis dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 berupa program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sebagai sebuah kebijakan strategis, pemerintah pun mengalokasikan anggaran sangat besar untuk membiayai berbagai kegiatan di 6 kluster PEN, yakni kluster kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, UMKM, pembiayaan korporasi, sektoral KL/pemda.
KPPN Benteng selaku salah satu unit vertikal Kementerian Keuangan di daerah, memiliki tusi strategis yang langsung maupun tidak langsung dalam menyukseskan PEN. Capaian penyaluran Dana Desa, BLT Desa, dan Cadangan DAK Fisik, serta peningkatan awareness masyarakat mengenai keberadaan PEN tidak dapat dilepaskan dari upaya proaktif dari jajaran KPPN Benteng. Semoga implementasi peran tersebut membawa dampak yang juga strategis bagi percepatan pemulihan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar.
