Selayarnews – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Selayar membuka ruang dialog bersama sejumlah pemangku kepentingan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Kamis (22/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor KPU Kepulauan Selayar, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, mulai pukul 09.00 Wita ini menjadi wadah untuk menyerap masukan dan saran dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepemiluan kepada masyarakat.
Ketua KPU Kepulauan Selayar, Andi Dewantara, mengatakan bahwa forum tersebut merupakan ruang diskusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya para pemohon informasi publik.
“Forum ini menjadi ruang diskusi bagi kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan KPU Kepulauan Selayar kepada masyarakat, khususnya para pemohon informasi publik. Kami terbuka terhadap masukan maupun kritik agar standar pelayanan yang disusun dapat semakin transparan, cepat, dan maksimal,” ujar Andi Dewantara.
Dalam pemaparan materi, Koordinator Divisi Data KPU Kepulauan Selayar, Ahmad Sultan, menjelaskan bahwa standar layanan PPID mengacu pada ketentuan nasional mengenai pengelolaan informasi publik, termasuk PKPU Nomor 22 Tahun 2023 dan pembaruannya melalui PKPU Nomor 4 Tahun 2025.
Sejumlah aspek utama yang dibahas meliputi waktu pelayanan dan alur pengajuan permohonan informasi, jangka waktu penyelesaian, biaya layanan, serta klasifikasi informasi yang dapat diberikan kepada publik.
Melalui forum ini, masyarakat dan para pemangku kepentingan diharapkan semakin memahami prosedur serta tahapan untuk memperoleh informasi kepemiluan. Di sisi lain, KPU juga dapat menghimpun masukan guna menyempurnakan standar pelayanan agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Forum tersebut turut dihadiri Ketua Bawaslu Kepulauan Selayar, Nurul Badriyah, Kasat Intelkam Polres Kepulauan Selayar Agus Indrawan, perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Wakil Rektor ITSBM Selayar Dr. Muhammad Ihsan Maro, S.Ag., M.Si., perwakilan Kesbangpol, jajaran staf KPU, serta insan pers.
Kegiatan berakhir pada pukul 11.30 Wita. Forum ini menjadi salah satu upaya memperkuat keterbukaan informasi publik sekaligus mendorong pelayanan kepemiluan yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat. (Red)
























