Selayarnews– Sebagai upaya mengoptimalkan kolaborasi program jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan bersama kejaksaan dan pemerintah daerah menggelar sosialisasi publik tentang pentingnya jaminan kesehatan untuk pekerja yang merupakan bagian dari sistem jaminan kesehatan nasional.
Bertempat di Dierra Cafe and Resto Benteng, kegiatan itu terpantau dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Selayar, Adi Nuryadin Sucipto; perwakilan Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PMPTSPTK); serta sejumlah awak media.
Kepala Kantor BPJS Kesehatan Selayar, Sudarmono mengatakan penerima upah atau pekerja perusahaan berhak menjadi peserta program jaminan kesehatan.
“Pekerja yang dimaksud adalah semua orang yang terikat hubungan dengan pemberi kerja dan menerima upah sebagai imbalan, baik karyawan tetap, pekerja kontrak, maupun pekerja harian lepas,” kata Sudarmono, Kamis (23/6).
Sudarmono menjelaskan BPJS Kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan akan terus berkolaborasi melakukan edukasi dan sosialisasi publik yang terukur sehingga masyarakat sadar pentingnya terlindungi akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS.
“BPJS Kesehatan secara bertahap berupaya untuk meningkatkan mutu layanan melalui inovasi yang dihadirkan, sehingga bisa memudahkan peserta dalam mendapatkan layanan kesehatan,” jelasnya.
Lanjut Sudarmono, saat ini BPJS Kesehatan Cabang Selayar telah bersinergi dengan Kejaksaan Negeri Selayar dan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas PMPTSPTK Selayar sebagai upaya penerapan program ini.
“Sudah menjadi kewajiban perusahaan atau pemberi kerja untuk memberi jaminan kesehatan bagi pekerjanya. Baik pekerja sektor formal maupun informal,” ujarnya.
Sementara, Kajari Selayar Adi Nuryadin Sucipto mengatakan program JKN-KIS didasari atas hadirnya Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, sebagai upaya kolaborasi bersama untuk memastikan bahwa seluruh penduduk Indonesia, termasuk pekerja terlindungi kesehatannya.
“Inpres Nomor 1 Tahun 2022 merupakan langkah strategis untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa kepesertaan Program JKN-KIS merupakan hal yang wajib, terutama sesuai tema kita hari ini tentang kewajiban pemberi kerja memberi jaminan kesehatan bagi pekerja,” ucapnya. (AJ)
