Bappelitbangda: Kita tampung dengan Pertimbangan politik dan Teknokratik
Selayarnews– Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023, di Ruang Pola Kantor Bupati Kepulauan Selayar, Kamis (24/3).
Dalam sesi diskusi (Tanya jawab) Musrenbang dan RKPD 2023 Selayar, kepada pematik, Kepala Dinas Perikanan Kelautan Kepulauan Selayar menekankan perlunya pengadaan tanah atau lahan untuk kepentingan sektor perikanan warga.
“Sebagai bagian dari upaya mewujudkan Selayar sebagai Kawasan Industri Perikanan Terpadu, perlu kiranya ada penyediaan lahan sektor perikanan bagi warga, karena kewenangan ini telah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi, jadi saya harap perwakilan Litbang Sulsel dapat menyampaikan hal ini ke provinsi,” tegas Kadis Perikanan, Makkawaru.
Masih dalam sektor kelautan dan perikanan, Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kepulauan Selayar, Abdul Halim Rimamba menungkapkan perlunya pengembangan SDM bidang kelautan dan perikanan, yang akan menyasar nelayan-nelayan di pesisir Kepulauan Selayar.
“Pengembangan SDM bagi nelayan itu penting pak, artinya mereka para nelayan harus diberi edukasi dalam bentuk kegiatan misalnya untuk mengembangkan potensi profesinya. Terus yang kedua, infrastruktur seperti tambatan perahu harus diperbanyak. Ini berguna bagi nelayan yang telah menerima bantuan dari Pemda atau Provinsi tidak lagi menyimpan perahunya dibawah kolong rumah atau samping rumahnya, karena sudah ada tambatan perahu sebagai tempat berlabuh perahu-perahu mereka,” pungkasnya.
Pernyataan-pernyataan itu muncul dengan alasan upaya menyukseskan program prioritas Pemerintah Kepulauan Selayar, salah satunya ialah program Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) dan Visi Selayar sebagai bandar maritim kawasan timur Indonesia.
Dalam sesi closing statetment, Kepala Bappeda Selayar, Baso Lewa menyampaikan saran-saran yang telah disampaikan oleh peserta forum akan ditampung dengan pertimbangan politik dan teknokratik kemanfaatan program, mengingat anggaran APBD Kepulauan Selayar terbatas. (AJ)
