Selayarnews.com – Bertempat di Aula Kantor Kecamatan Buki, Wakil Bupati Kepulauan Selayar Dr. H. Zainuddin, S.H., M.H., launching penyaluran bantuan sosial nontunai Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Kepulauan Selayar, Jum’at (25/8/2017). Hadir Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Koordinator Wilayah Program Keluarga Harapan Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar H. Rustam Noor, S.H., Camat Buki Ince Rahman, S. Sos, Pimpinan Cabang BRI Kabupaten Kepulauan Selayar serta kepala desa se-Kecamatan Buki.
Secara simbolis, Wakil Bupati Kepulauan Selayar memberikan Kartu Keluarga Sejahtera kepada Haerani dari Dusun Maharaiya, Desa Buki, Kecamatan Buki.
Setelah bantuan sosial nontunai tahap III ini rampung pada bulan Agustus, KPM selanjutnya menunggu untuk pencairan tahap terakhir yaitu tahap IV.
Program Keluarga Harapan hadir untuk membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Bantuan sosial diberikan kepada keluarga untuk kebutuhan anak. Untuk skala Kabupaten Kepulauan Selayar total dana yang dikucurkan sebesar Rp 6.228.500.000.
Pada Tahun 2017 sebanyak 4.255 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) mulai menerima bantuan sosial secara nontunai. Metode pencairannya disalurkan oleh BRI dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan upaya mengajak masyarakat untuk berkenalan dengan perbankan.
Sebelumnya di Tahun 2014 sampai 2016, bantuan sosial dibayarkan masih dalam bentuk tunai melalui kantor pos. Sementara penyaluran bantuan nontunai baru dilaksanakan bulan Agustus yaitu langsung 3 tahap (atau 3 triwulan) yang dalam 1 tahap jumlahnya Rp 500.000 sehingga total yang diterima saat ini adalah Rp 1.500.000.
Wakil Bupati Kepulauan Selayar Dr. H. Zainuddin, S.H., M.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa bantuan dari PKH ini harus benar-benar bisa dimanfaatkan, terlebih misalnya kepada ibu-ibu yang harus lebih memenuhi kebutuhan sekolah anak.
“Dalam proses penyaluran ini, saya berharap tepat sasaran yang benar-benar memenuhi kriteria golongan masyarakat, kesehatan, dan usia karena ini kaitannya dengan uang negara,” tegas Wakil Bupati Kepulauan Selayar dalam sambutannya.
Sementara Koordinator PKH Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Kasim, SE juga menyampaikan tanggapannya terkait kegiatan tersebut.
“Bantuan dari PKH tidak hanya bantuan sosial nontunai tetapi juga pemberdayaan untuk dibina dan memonitoring penggunaan bantuan. Jika pendamping menemukan bantuan yang tidak dipergunakan semestinya dalam keluarga penerima bantuan, maka bantuan pada tahap berikutnya ditahan dan bisa jadi dibatalkan,” ujar Kasim, S.E., Koordinator PKH Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar H. Rustam Noor, S.H. menyampaikan bahwa kehadiran PKH di Kepulauan Selayar yang sudah kurang lebih 3 tahun sejak Agustus 2014 benar-benar begitu membantu masyarakat sampai sejauh ini.
Reporter : Dianika Ariatami
Kamerawan : Andi Rusdi
Editor : Firman
