Selayarnews – Bupati Kepulauan Selayar H. Muh. Natsir Ali berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang kini tengah dibahas DPR RI bersama Pemerintah dapat segera disahkan menjadi undang-undang. Menurutnya, regulasi tersebut menjadi harapan besar bagi daerah-daerah kepulauan untuk memperoleh keadilan pembangunan yang selama ini belum sepenuhnya dirasakan.
“Insya Allah RUU Daerah Kepulauan akan segera disetujui menjadi undang-undang. Ini akan menjadi momentum penting bagi seluruh daerah kepulauan di Indonesia, termasuk Kabupaten Kepulauan Selayar,” ujar Bupati, Minggu pagi (28/6/2026).
Ia mengatakan, Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai daerah yang terdiri atas gugusan pulau memiliki tantangan berbeda dibanding daerah daratan. Tingginya biaya transportasi laut, keterbatasan konektivitas antarpulau, serta mahalnya penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur membutuhkan kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat.
Bupati juga optimistis regulasi tersebut akan berdampak besar terhadap percepatan pembangunan sekaligus melahirkan berbagai kebijakan yang lebih menguntungkan daerah kepulauan.
“Dengan adanya payung hukum ini, pemerintah pusat memiliki dasar yang lebih kuat untuk memberikan dukungan anggaran, memperkuat konektivitas antarpulau, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat kepulauan,” imbuhnya.
Berdasarkan penelusuran Selayarnews, salah satu dampak terbesar yang berpotensi dirasakan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah meningkatnya kemampuan fiskal daerah melalui perubahan skema transfer keuangan dari pemerintah pusat. Selama ini, formula dana transfer lebih banyak mempertimbangkan luas daratan, jumlah penduduk, serta sejumlah indikator umum lainnya, sementara karakteristik wilayah laut belum menjadi komponen utama dalam perhitungan alokasi anggaran.
Padahal, kondisi geografis Selayar sangat berbeda dengan kabupaten daratan. Luas wilayah laut Kabupaten Kepulauan Selayar mencapai sekitar 9.146 kilometer persegi, sedangkan luas daratannya hanya sekitar 1.357 kilometer persegi. Artinya, sekitar 87 persen wilayah Selayar merupakan lautan dengan puluhan pulau yang tersebar dan harus tetap dilayani oleh pemerintah daerah.
Konsekuensinya, biaya pembangunan dan pelayanan publik di Selayar jauh lebih tinggi. Pemerintah daerah harus menyediakan transportasi laut, membangun pelabuhan dan dermaga, mendistribusikan logistik, menghadirkan layanan pendidikan dan kesehatan hingga pulau-pulau terluar, serta menjaga konektivitas antarpulau yang membutuhkan anggaran besar.
Melalui RUU Daerah Kepulauan, kondisi tersebut diharapkan menjadi bagian dari formula baru dalam penyaluran dana pemerintah pusat. Wilayah laut, jumlah pulau, tingkat kesulitan konektivitas, hingga tingginya biaya pelayanan publik di daerah kepulauan diusulkan menjadi variabel yang diperhitungkan dalam kebijakan fiskal nasional. Jika skema tersebut diterapkan, daerah seperti Selayar diperkirakan akan memperoleh alokasi dana yang lebih besar dibandingkan mekanisme yang berlaku saat ini.
Selain perubahan formula transfer keuangan, RUU Daerah Kepulauan juga mengusulkan adanya Dana Khusus Daerah Kepulauan (DKK) sebagai bentuk afirmasi bagi daerah berciri kepulauan. Skema ini diharapkan menjadi sumber pembiayaan tambahan untuk pembangunan pelabuhan, transportasi laut, jalan, jaringan telekomunikasi, listrik, air bersih, sekolah, puskesmas, hingga infrastruktur dasar lainnya yang selama ini membutuhkan biaya jauh lebih tinggi dibanding wilayah daratan.
Tak hanya itu, RUU tersebut juga membuka ruang penguatan kewenangan daerah dalam pengelolaan potensi kelautan. Kebijakan ini dinilai dapat mendorong optimalisasi sektor perikanan, pariwisata bahari, ekonomi maritim, serta meningkatkan investasi yang pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Bupati Natsir Ali berharap pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat segera dituntaskan sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat di wilayah kepulauan. Menurutnya, regulasi tersebut akan menjadi landasan penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, memperkuat daya saing daerah, dan menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil dan wilayah terluar Indonesia. (Hms/Red)
























