Selayarnews– Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, menggelar diskusi Cafe Demokrasi dengan tema Stabilitas Politik dalam Pilkada Serentak tahun 2024, di Warkop Tanadoang Jl. S. Parman Benteng, Senin 30/09.
Dalam diskusi yang dibuka oleh Plh.Ketua KPU Ahmad Sultan
tersebut, menghadirkan pemateri Kapolres AKBP Adnan Pandibu, SH.,S.IK, Komisioner KPU Muhamad Arsat, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Pemkab Suhardi, S.Sos, serta Dandim 1415 Selayar yang diwakili Pasi Intel Kodim Kapt. Inf. Muhammad Danial.
Kegiatan juga dihadiri Ketua Bawaslu Nurul Badriyah, sejumlah pejabat Polres, Para Narahubung / LO Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar,Pengurus partai Politik, Tokoh masyarakat, Tokoh Pemuda, Ormas, Ketua dan anggota PPK dan Pers/Media
Plh Ketua KPU Kep. Selayar Ahmad Sultan dalam sambutannya menyampaikan bahwa diskusi tersebut merupakan kegiatan yang sering kami laksanakan, untuk menampung masukan Masyarakat dalam mensukseskan jalannya pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024.
“ diskusi ini juga bertujuan untuk menjaga stabilitas dan situasi politik pada pelaksanaan pilkada tahun 2024 untuk mewujudkan pilkada damai tahun 2024.” Kata Ahmad Sultan.
Sementara itu Komisioner KPU M. Arsat dalam materinya menyampaikan bahwa salah satu kerawanan dalam Pilkada Tahun 2024 adalah maraknya Kampanye Hitam (black Campaign) berita bohong (hoax), dan ujaran kebencian ( hate speech).
“ Ada beberapa alasan mengapa kampanye hitam, hoax, dan ujaran kebencian sering mewarnai Pilkada. Salah satunya adalah keinginan kuat untuk menang dengan segala cara. Persaingan politik sering kali tidak hanya mengenai program dan visi, tetapi juga bagaimana menyingkirkan lawan dengan serangan pribadi atau isu-isu sensitif seperti SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan” jelas Acat.
Menurutnya, Hoax dan ujaran kebencian mudah menyebar di era digital. Media sosial menjadi alat utama untuk menyebarkan informasi, namun juga sering disalahgunakan untuk menyebar berita bohong. Hoax yang menyerang calon tertentu dapat dengan cepat menurunkan elektabilitasnya, terutama jika masyarakat tidak bijak dalam menyaring informasi. Ditambah lagi, berita hoax seringkali memanfaatkan sentimen emosional masyarakat, sehingga lebih mudah menyebar dibandingkan berita yang berbasis fakta.
Selain itu, katanya rendahnya literasi media dan politik menjadi faktor penting. Masyarakat yang kurang teredukasi cenderung lebih mudah terpengaruh oleh informasi yang salah. Tanpa kemampuan untuk memverifikasi berita, mereka menjadi target empuk dari penyebaran hoax. Politikus yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan celah ini untuk meraih dukungan.
“ Jadi Penanganan berita bohong dalam pemilu dapat dilakukan melalui teknologi, kelembagaan dan juga literasi.” tambahnya.
Sementara itu Kapolres Kepulauan Selayar AKBP Adnan Pandibu, dalam materinya “Mitigasi Konflik dalam Pilkada Tahun 2024″ menyampaikan, bahwa Mitigasi risiko yang paling mungkin dilakukan Polres yaitu dengan memproses hukum siapapun yang melakukan tindak pidana pada pilkada tahun 2024 tanpa memandang bulu artinya siapapun yang melakukan tindak pidana tersebut.
“ Kami Memastikan akan melakukan penegakan hukum yang adil, yang paling nyata dan equal. Kami juga akan melakukan tindakan Pre-Emtif, Tindakan Preventif dan Tindakan Represif.” ungkap Kapolres.
Kegiatan ditutup dengan tanya jawab antara para peserta diskusi, dengan para Pemateri.
(Red)
