Selayarnews-Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk ekonom Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati dalam reshuffle kabinet pada Senin, 8 September 2025.
Pengumuman disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan prosesi pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta. Sejumlah pos lain juga dirombak, termasuk lahirnya Kementerian Haji dan Umrah yang sebelumnya telah disetujui pemerintah dan DPR.
Purbaya bukan nama baru di sektor keuangan. Ia menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 2020 dan sebelumnya berkarier sebagai ekonom, antara lain pernah memimpin riset di Danareksa. Latar akademiknya ekonomi terapan, termasuk gelar doktor dari Purdue University, AS. Portofolionya juga mencakup penugasan di kementerian terkait perekonomian.
Dikutip dari Wikipedia Purbaya Yudhi Sadewa adalah ekonom dan insinyur asal Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya ia menjabat Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dari Mei 2018 hingga September 2020
Purbaya meraih gelar Sarjana dari Jurusan Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (ITB). Sementara gelar Master of Science (MSc) dan gelar Doktor di bidang Ilmu Ekonomi diperoleh dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat.
Pada Maret 2015, ia ditunjuk sebagai Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia oleh Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan.[7] Ia hanya menjabat sampai September 2015. Kemudian pada November 2015, Purbaya ditunjuk sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, jabatan ini ia emban sampai Juli 2016.
Pada tahun 2016, ia kembali ke Kementerian Koordinator Bidang Pereknomian. Ia menjadi Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus (Debottlenecking), yang lebih dikenal dengan “Pokja IV”, di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Juni 2016-2020). Kemudian, dia dipindahkan ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi (Juli 2016–Mei 2018). Jabatannya dinaikkan menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dari Mei 2018 hingga Juni 2020. Selanjutnya digeser menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Juni 2020.
Usai dilantik, Purbaya menegaskan target pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke kisaran 8 persen sembari menjaga kehati-hatian fiskal. Pernyataan itu datang di tengah reaksi pasar yang sensitif: indeks harga saham gabungan melemah sekitar 1,28 persen pada sesi perdagangan hari pengumuman reshuffle dan pelaku pasar menimbang arah kebijakan fiskal selanjutnya.
Peralihan pucuk Kementerian Keuangan ini sekaligus menutup bab panjang kiprah Sri Mulyani. Ia pertama kali menjadi Menkeu pada 2005 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lalu mundur pada 2010 untuk menjabat Managing Director di Bank Dunia hingga 2016. Pada 2016, ia dipanggil kembali oleh Presiden Joko Widodo dan sejak itu memimpin kebijakan fiskal Indonesia melewati pandemi COVID-19 dan fase konsolidasi defisit. Kemampuannya menjaga ekonomi Indonesia ditengah krisis Dunia akibat Pandemi, membuatnya bertahan hingga akhir masa Periode Pemerintahan Jokowi. Bahkan kembali dipercaya untuk melanjutkan kiprahnya diawal pemerintahan Presiden Prabowo.
Nama Sri Mulyani juga banyak disebut dalam berbagai Gelombang Aksi Demonstran pada akhir Agustus, bahkan salah satu rumahnya menjadi objek penjarahan. Sejak saat itu Isyu Sri Mulyani mengundurkan diri dari Kabinet merah putih mencuat. Yang kemudian dijawab dalam resufle kabinet yang juga mengikut sertakan namanya.
Tantangan yang menunggu Menkeu baru tidak ringan. APBN 2025 mengalokasikan belanja negara Rp3.621,3 triliun dengan defisit ditetapkan 2,53 persen PDB atau sekitar Rp616,2 triliun, garis batas yang tetap berada di bawah plafon defisit 3 persen sebagaimana diatur dalam UU Keuangan Negara. Di saat bersamaan, pos bunga utang pada 2025 diperkirakan menembus sekitar Rp552 triliun level tertinggi sejauh ini yang menyusutkan ruang fiskal untuk program prioritas lain.
Beban anggaran juga bertambah karena komitmen perlindungan sosial, subsidi dan kompensasi energi, serta program prioritas baru. Pemerintah sebelumnya menganggarkan sekitar Rp71 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis pada 2025 dan membentuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana, sementara alokasi subsidi dan kompensasi energi pada 2025 dilaporkan berada pada kisaran ratusan triliun termasuk subsidi listrik dan BBM/LPG yang sensitif terhadap harga energi global dan nilai tukar.
Pada saat yang sama, struktur birokrasi kian melebar. Setelah lahirnya Kementerian Haji dan Umrah, jumlah kementerian tercatat menjadi 49 dengan penambahan kursi wakil menteri yang juga besar; pemerintah sebelumnya mengumumkan komposisi kabinet dengan 48 menteri dan 59 wakil menteri sebagai kerangka awal. Pembentukan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia turut menambah kebutuhan anggaran kelembagaan. Konsekuensinya, kebutuhan belanja pegawai, operasional, dan program lintas-kementerian ikut naik dan harus ditata agar tetap selaras dengan disiplin fiskal.
Di ranah sosial-politik, Menkeu baru juga akan dihadapkan pada gelombang aspirasi publik menyusul aksi unjuk rasa besar akhir Agustus yang mengusung “tuntutan 17+8”. Gerakan tersebut antara lain menyoroti beban hidup, tata kelola kebijakan, serta fasilitas pejabat; DPR merespons dengan enam butir resolusi termasuk penghentian pemanfaatan rumah dinas anggota DPR yang ikut memicu polemik. Dinamika itu berbarengan dengan volatilitas pasar keuangan IHSG sempat tertekan dan rupiah berfluktuasi yang menuntut koordinasi erat kebijakan fiskal-moneter agar stabilitas tetap terjaga.
Di tengah sorotan terhadap kredibilitas kebijakan selepas pergantian Menkeu yang sempat memicu kekhawatiran pelaku pasar, Purbaya menegaskan komitmennya pada pengelolaan fiskal yang hati-hati. Tantangan kebijakan kini mencakup menjaga defisit di bawah 3 persen, menurunkan biaya bunga utang secara bertahap, mengefisienkan birokrasi di tengah bertambahnya kementerian/lembaga, serta memastikan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan perlindungan sosial berjalan tanpa mengganggu stabilitas makro.
Bagaimana Menkeu baru mengartikulasikan prioritas, mengeksekusi reform perpajakan, dan menjaga koordinasi dengan Bank Indonesia akan menjadi kunci kepercayaan pasar dan keberlanjutan pemulihan ekonomi. Dan yang paling penting bagaimana ia mampu membantu Presiden menjawab tuntutan Masyarakat yang kian menyorot kinerja Pemerintah Prabowo – Gibran
(Red)
