Selayarnews – Wakil Bupati Kepulauan Selayar H. Saiful Arif, pimpin rapat koordinasi Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari) di Ruang Rapat Pimpinan kantor Bupati Kepulauan Selayar, Rabu (25/1/2023).
Selain Wakil Bupati, dalam rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh sejumlah pimpinan OPD terkait, para camat dan para pendamping desa, dengan mengusung tema “Gerbang Sari sebagai Spirit Perencanaan Desa Berbasis IDM Berkualitas dan Pengembangan BUMDes Melalui Sinergitas Stakeholder
Wabup mengatakan, Gerbang Sari menjadi program prioritas Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2021-2026, menerapkan pendekatan Top Down yang secara bertahap dan berkesinambungan akan menuju desa yang mandiri.
“Dengan menggali semua potensi yang ada di masing-masing desa, pada saatnya nanti semua desa akan menjadi mandiri,” Saiful Arif Dalam rapat ini, wabup sekaligus ingin mendengarkan progres Gerbang Sari sesuai target RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar.
Dikatakan, berdasarkan indikator Kementerian Desa, ada lima indikator status desa kaitannya dengan Indeks Desa Membangun (IDM), yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal.“Kita berharap angka desa mandiri sudah meningkat, dan angka desa tertinggal serta desa sangat tertinggal sudah menurun,” kata Saiful Arif.
Terkait dengan spirit Indeks Membangun Desa Mandiri berkualitas, Saiful Arif berharap para pendamping desa menguasai indikator yang ada didalamnya.
Sementara untuk pengembangan BUMDes sebagai lembaga ekonomi skala desa. Ia berharap BUMDes bisa terkelola secara profesional, yang sajatinya mampu menampung semua potensi yang ada di tingkat desa.
Koordinator Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Andi Ratna, melaporkan bahwa untuk Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki tenaga ahli pendamping desa sebanyak 5 orang. Sedangkan total pendamping desa sebanyak 47 orang, yang bertugas mulai dari proses pendataan, perencanaan, serta mendampingi dalam rangka sebuah pertanggungjawaban.
Progres kegiatan Gerbang Sari kata dia sejauh ini sudah melahirkan tiga desa mandiri, 22 desa maju, 44 desa berkembang, dan 12 desa tertinggal. Sedangkan desa sangat tertinggal sudah dinyatakan tidak ada.
“BUMDes sampai sekarang sudah ada lima yang berbadan hukum. Kemudian ada sembilan BUMDes yang sementara proses perbaikan dokumen, dan 57 bumdes masih dalam proses registrasi nama,” jelasnya.
Sedangkan kepala Dinas PMD Irwan Baso mengemukakan, status kemandirian desa pada Tahun 2022 terjadi perubahan dan peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2021 tidak ada satupun desa yang bersatatus desa mandiri, namun pada tahun 2022 sudah ada tiga desa mandiri.
Dirinya merinci bahwa pada tahun 2021 lalu baru ada delapan desa maju, namun pada Tahun 2022 meningkat menjadi 22. Demikian juga untuk desa berkembang pada tahun 2021 ada 46 desa, namun pada tahun 2022 turun menjadi 44. Hal ini disebabkan karena dua desa naik status menjadi desa maju.
Sementara pada untuk desa tertinggal pada Tahun 2021 ada 25 desa, turun menjadi 12 desa, dan dua desa sangat tertinggal pada Tahun 2021, naik status menjadi desa tertinggal pada Tahun 2022.
“Dari data ini kita sudah melampaui target, karena target RPJMD desa tertinggal di tahun 2021 sebanyak 34 desa, Tahun 2022 sebanyak 32 desa dan di 2023 sebanyak 30 desa,” terangnya
Sasaran desa mandiri dalam RPJMD 2021-2026 ditarget sembilan desa mandiri. Dengan rincian satu desa pada Tahun 2022, Tahun 2023 satu desa, Tahun 2024 dua desa, Tahun 2025 dua desa dan Tahun 2026 tiga desa. (Diskominfo SP/Im)
