Selayarnews-Di tengah kondisi kelangkaan dan terbatasnya ketersediaan BBM yang dirasakan masyarakat, baik di Kabupaten Kepulauan Selayar maupun di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar memperketat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi agar tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Langkah tersebut dituangkan dalam surat Bupati Kepulauan Selayar Muhammad Natsir Ali Nomor 500/040/IX/2026/EKON.SDA tertanggal 11 September 2026, yang ditujukan kepada seluruh SPBU di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Surat tersebut secara khusus meminta SPBU memastikan pelayanan penjualan Jenis BBM Tertentu (JBT) jenis Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) jenis Pertalite dilakukan berdasarkan Surat Rekomendasi yang sah, masih berlaku, serta diterbitkan oleh pejabat atau perangkat daerah yang berwenang. IMG_5953.jpeg
Kebijakan ini diarahkan untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran penyaluran BBM kepada masyarakat atau konsumen pengguna yang berhak, sekaligus memastikan distribusinya sesuai ketentuan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Untuk pembelian BBM jenis Solar, Surat Rekomendasi antara lain dapat diterbitkan oleh Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perhubungan, serta perangkat daerah atau pemerintah desa yang berwenang sesuai jenis konsumen pengguna. IMG_5953.jpeg
Bupati meminta seluruh SPBU melakukan pemeriksaan terhadap setiap Surat Rekomendasi sebelum melayani pembelian. Pemeriksaan tersebut meliputi nomor surat, nama dan NIK penerima, alamat, sektor dan jenis usaha, jenis BBM, jumlah atau alokasi volume, SPBU atau penyalur tempat pengambilan BBM, hingga masa berlaku surat.
SPBU juga diwajibkan memastikan pembelian tidak melebihi volume yang telah dialokasikan serta memastikan Surat Rekomendasi digunakan oleh konsumen yang berhak dan tidak dialihkan kepada pihak lain. IMG_5952.jpeg
Apabila ditemukan Surat Rekomendasi yang sudah tidak berlaku, tidak sesuai identitas, jenis BBM, alokasi, atau terdapat indikasi penyalahgunaan, SPBU diminta tidak melakukan pelayanan sebelum dilakukan klarifikasi kepada penerbit surat dan/atau instansi yang berwenang. IMG_5952.jpeg
Selain itu, setiap transaksi pembelian BBM berdasarkan Surat Rekomendasi wajib dicatat sesuai ketentuan. SPBU juga diminta berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar atau Satuan Tugas Pengawasan BBM dan LPG apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan pelayanan. IMG_5952.jpeg
Bupati Muhammad Natsir Ali menegaskan bahwa pelayanan BBM harus tetap dilakukan secara tertib, transparan, tidak diskriminatif, serta mengutamakan ketepatan sasaran dan volume.
“Memberikan pelayanan secara tertib, transparan, tidak diskriminatif, tepat sasaran dan tepat volume, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian penegasan dalam surat tersebut. IMG_5952.jpeg
Kebijakan ini menjadi penting di tengah kebutuhan masyarakat terhadap BBM yang terus meningkat, sementara ketersediaan di lapangan dalam beberapa waktu terakhir mengalami tekanan. Kondisi tersebut membuat pengawasan terhadap setiap mata rantai distribusi menjadi bagian penting untuk mencegah BBM bersubsidi tidak sampai kepada pengguna yang semestinya.
Pemkab Kepulauan Selayar juga menegaskan bahwa bukan hanya SPBU yang memiliki tanggung jawab pengawasan. Penerbit Surat Rekomendasi juga diwajibkan melakukan pengawasan terhadap rekomendasi yang telah diterbitkan, termasuk memastikan penggunaannya untuk menjamin penyaluran BBM tepat sasaran dan tepat volume. IMG_5952.jpeg
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah daerah berharap distribusi BBM bersubsidi di Kepulauan Selayar tetap berjalan tertib, sekaligus memberikan kepastian bahwa masyarakat yang memang berhak mendapatkan BBM subsidi tidak semakin kesulitan mendapatkannya di tengah kondisi pasokan yang terbatas.
(Red)
























