Selayarnews-Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Benteng menggelar press release APBN per 31 Mei 2023, Rabu (14/06/2023).
Kepala KPPN Benteng Arwin Fathurrakhman mengatakan pagu anggaran yang dikelola adalah sebesar Rp 1,03 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp 422,74 miliar. Hal ini karena adanya peningkatan pagu pada belanja transfer yang sebelumnya sebesar Rp 263,64 miliar di tahun 2022 menjadi sebesar Rp 875,83 miliar di tahun 2023.
“Peningkatan yang cukup besar ini terjadi akibat perubahan kebijakan penyaluran transfer ke daerah mulai tahun 2023, dimana selain menyalurkan dana desa dan dana BOS/BOP, KPPN Benteng juga akan menyalurkan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Lainnya,” kata Fathurrakhman.
Lebih lanjut, Fathurrakhman menyampaikan berdasarkan data OMSPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) sampai dengan 31 Mei 2023, anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp 378,27 miliar atau sebesar 36,62% dari total pagu anggaran sebesar Rp 1,03 triliun.
“Anggaran belanja terbagi menjadi 2 yaitu belanja pemerintah pusat (belanja pegawai, barang, dan modal) dan belanja transfer. Pagu belanja pemerintah pusat senilai Rp 157,03 miliar telah direalisasikan sebesar Rp 62,75 miliar atau sebesar 39,96%,” ucapnya.
Sementara realisasi belanja pegawai dan belanja barang meningkat dibandingkan realisasi periode yang sama pada tahun 2022, sedangkan realisasi belanja modal cenderung lebih rendah yaitu sebesar 30,08% dibandingkan realisasi periode s.d. 31 Mei 2022 lalu yang mencapai angka 77,72%.
“Hal ini disebabkan adanya pelaksanaan kontrak yang baru akan terealisasi pada triwulan-triwulan berikutnya, sehingga diharapkan realisasi belanja modal pada mitra satuan kerja KPPN Benteng dapat lebih optimal lagi di waktu yang akan datang,” ungkap Fathurrakhman.
Adapun belanja transfer ke daerah dengan total pagu anggaran sebesar Rp 875,83 miliar telah direalisasikan sebesar Rp 315,51 miliar atau sebesar 36,02% sampai dengan 31 mei 2023.
Fathurrakhman menyebut dibandingkan dengan tahun 2022 (yoy), realisasi belanja secara persentase mengalami percepatan sebesar 13,3% karena terdapat pembayaran Belanja Pegawai Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditujukan untuk 52 Pegawai PPPK yang baru.
“Serta terdapat pembayaran Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp 33 miliar setiap bulannya. Hal ini menjadikan Belanja Pegawai sebagai penyumbang realisasi jenis belanja tertinggi secara persentase yaitu sebesar 33,73 miliar atau 41,67% dari pagu anggaran sebesar Rp 80,96 miliar,” pungkasnya.
Kemudian Dana Desa yang sudah tersalur merupakan Dana Desa Tahap I dan BLT periode Triwulan I bagi 73 Desa dari total 81 Desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar.
“Selanjutnya dari sisi realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), berdasarkan data pada Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), sampai dengan 31 Mei 2023 terdapat penyaluran KUR sebesar Rp32,88 miliar,” jelas Fathurrakhman.
Menurutnya nilai penyaluran tersebut mengalami perlambatan mencapai 35,96 persen (YoY) apabila dibandingkan dengan penyaluran pada periode yang sama di Tahun 2022 yang berada pada angka Rp.51,35 miliar. Jumlah debitur penerima pembiayaan KUR juga mengalami penurunan dari 1.243 debitur menjadi 776 debitur pada tahun 2023.
“Sektor usaha yang paling dominan menerima penyaluran pembiayaan KUR adalah perdagangan besar dan eceran dengan nilai Rp18,26 miliar (55,54%), diikuti sektor pertanian, perburuan dan kehutanan dengan nilai Rp3,73 miliar (11,36%), dan jasa kemasyarakatan, social, hiburan dan perorangan lainnya dengan nilai kredit Rp2,82 miliar (8,58%),” tutup Fathurrakhman. (Aj)
