Selayarnews– BBM subsidi jenis solar di Kecamatan Taka Bonerate menyebabkan masyarakat nelayan enggan untuk melaut, dan memilih memarkir perahu mereka di pinggir pantai.
Kepala Bagian Ekonomi Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Rahman Made mengatakan penyebab kelangkaan solar subsidi langka di Kecamatan Taka Bonerate karena kapal tanker tak lagi membongkar langsung BBM subsidi ke APMS Patra Utama Pertiwi Jampea, tetapi dibongkar di AMPS Barugaiyya, dan baru disalurkan ke wilayah kepulauan.
“Sesuai SK Bupati ada dua APMS yang wajib mendistribusikan BBM solar ke Sub Penyalur Resmi di Kec Taka Bonerate, yang mendapatkan kuota solar subsidi 5.000 liter setiap bulan dari APMS Patra Utama Pertiwi Jampea yaitu an. Suarting peruntukkan PLTD. Kemudian an. A Sukman mendapatkan kuota solar subsidi sebanyak 1.000 liter setiap bulannya dari APMS Putriana,” kata Rahman Made dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/10/2022).
Lanjut Rahman, analisa kami untuk sementara penyebab kelangkaan solar, pertama, tanker tidak lagi membongkar langsung BBM jenis Solar, Pertalite dan Pertamax ke APMS Patra Utama Pertiwi Jampea dan hanya membongkarnya di APMS Patra Barugayya kemudian dimasukkan lagi ke dalam drum, lalu didistribusikan menggunakan kapal kayu ke Jampea, yang mana hal ini menurut kami rentan dengan penyalahgunaan disribusi sehingga kuota BBM sampai di APMS Jampea berkurang atau tidak mencukupi.
“Kedua, penggunaan solar subsidi sebagian disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dipakai pada peralatan alat berat pada proyek-proyek yang seharusnya menggunakan solar industri (non subsidi). Ketiga, adanya kecendrungan APMS tertentu untuk menjual solar per drum ke mitra ilegal dengan mengait keuntungan yang besar dan tidak memperhatikan kepentingan masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.
Atas kondisi yang dialami nelayan di Kecamatan Taka Bonerate, Rahman menyampaikan pihaknya saat ini melakukan upaya pengawasan dan pemantauan secara maksimal di APMS sebagai hulu alur pendistribusian BBM, baik ketersediaan, distribusi dan harga jual eceran BBM di wilayah kecamatan kepulauan.
“Dua minggu lalu, kita telah melakukan koordinasi dan konsultasi ke Pertamina sesuai surat Bupati ke Pertamina perihal fasilitasi penyediaan solar industri di Selayar untuk perusahaan yang menggunakan alat berat sehingga tidak lagi memakai solar bersubsidi menjelang akhir tahun, disamping itu kami juga meminta untuk penambahan kuota BBM jenis solar bersubsidi,” jelasnya.
Rahman menambahkan, upaya yang telah dilakukan ialah berkoordinasi dengan pemilik tanker muatan BBM dan transfortir BBM serta Pertamina agar bersinergi dalam hal pendisribusian BBM langsung ke APMS Jampea untuk menghindari penyalahgunaan pendisribusian BBM.
“Kita juga Menunggu dicabutnya moratorium dari BPH migas untuk permohonan penambahan sub penyalur BBM subsidi khususnya di wilayah kecamatan kepulauan,” tutupnya.
Sementara itu untuk BBM bersubsidi yang diperuntukkan pada PLTD di Kecamatan Takabonerate sebanyak 5000 Liter perbulan juga dipertanyakan pemanfaatannya, pasalnya berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, PLTD yang ada di Desa Kayuadi dan Desa Batang sudah hampir setahun tidak beroperasi. (Red/AJ)
