• Copyright
  • Disclaimer
  • Iklan
  • Inside Selayarnews.com
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
Selasa, November 17, 2026
Selayarnews.com
No Result
View All Result
  • Login
  • Beranda
  • Pariwisata
    Bira–Selayar Jadi Ruang Belajar, Mahasiswa Menjawab Tantangan Wisata Bahari

    Bira–Selayar Jadi Ruang Belajar, Mahasiswa Menjawab Tantangan Wisata Bahari

    Pantai Punagaan Selayar Siap Terapkan Slow and Mindful Coastal Tourism, BUMDes Baloka Mandiri Dapat Pendampingan Unhas

    Pantai Punagaan Selayar Siap Terapkan Slow and Mindful Coastal Tourism, BUMDes Baloka Mandiri Dapat Pendampingan Unhas

    Soto Banjar Jl. Bonto Benteng Selayar, Bukti Bahwa Lezat Tak Harus Mewah

    Soto Banjar Jl. Bonto Benteng Selayar, Bukti Bahwa Lezat Tak Harus Mewah

    Disparbud Selayar Catat Penurunan Kunjungan Mudik 37 Persen Tahun Ini

    Disparbud Selayar Catat Penurunan Kunjungan Mudik 37 Persen Tahun Ini

    Peringatan Milad ke-114 Masjid Besar Babul Khaer, Diramaikan Jalan Sehat, Penghargaan dan Bansos

    Peringatan Milad ke-114 Masjid Besar Babul Khaer, Diramaikan Jalan Sehat, Penghargaan dan Bansos

  • Hukum
  • KPPN Benteng
    Rumah BUMN Selayar Dorong UMKM Ciptakan Dessert Kekinian Tanpa Oven

    Rumah BUMN Selayar Dorong UMKM Ciptakan Dessert Kekinian Tanpa Oven

    BBM Selayar: Mengurai Benang Kusut Dari Hulu ke Hilir, Memastikan Subsidi Negara Dinikmati Warga Pulau-pulau

    BBM Selayar: Mengurai Benang Kusut Dari Hulu ke Hilir, Memastikan Subsidi Negara Dinikmati Warga Pulau-pulau

    Ketika Tabung LPG Rusak, Siapa yang Seharusnya Bertanggung Jawab, Bagaimana Mekanismenya?

    Ketika Tabung LPG Rusak, Siapa yang Seharusnya Bertanggung Jawab, Bagaimana Mekanismenya?

    Rumah BUMN Selayar Perkuat Kesiapsiagaan UMKM Hadapi Gempa Bumi dan Tsunami

    Rumah BUMN Selayar Perkuat Kesiapsiagaan UMKM Hadapi Gempa Bumi dan Tsunami

  • Lainnya
  • Peristiwa
  • Beranda
  • Pariwisata
    Bira–Selayar Jadi Ruang Belajar, Mahasiswa Menjawab Tantangan Wisata Bahari

    Bira–Selayar Jadi Ruang Belajar, Mahasiswa Menjawab Tantangan Wisata Bahari

    Pantai Punagaan Selayar Siap Terapkan Slow and Mindful Coastal Tourism, BUMDes Baloka Mandiri Dapat Pendampingan Unhas

    Pantai Punagaan Selayar Siap Terapkan Slow and Mindful Coastal Tourism, BUMDes Baloka Mandiri Dapat Pendampingan Unhas

    Soto Banjar Jl. Bonto Benteng Selayar, Bukti Bahwa Lezat Tak Harus Mewah

    Soto Banjar Jl. Bonto Benteng Selayar, Bukti Bahwa Lezat Tak Harus Mewah

    Disparbud Selayar Catat Penurunan Kunjungan Mudik 37 Persen Tahun Ini

    Disparbud Selayar Catat Penurunan Kunjungan Mudik 37 Persen Tahun Ini

    Peringatan Milad ke-114 Masjid Besar Babul Khaer, Diramaikan Jalan Sehat, Penghargaan dan Bansos

    Peringatan Milad ke-114 Masjid Besar Babul Khaer, Diramaikan Jalan Sehat, Penghargaan dan Bansos

  • Hukum
  • KPPN Benteng
    Rumah BUMN Selayar Dorong UMKM Ciptakan Dessert Kekinian Tanpa Oven

    Rumah BUMN Selayar Dorong UMKM Ciptakan Dessert Kekinian Tanpa Oven

    BBM Selayar: Mengurai Benang Kusut Dari Hulu ke Hilir, Memastikan Subsidi Negara Dinikmati Warga Pulau-pulau

    BBM Selayar: Mengurai Benang Kusut Dari Hulu ke Hilir, Memastikan Subsidi Negara Dinikmati Warga Pulau-pulau

    Ketika Tabung LPG Rusak, Siapa yang Seharusnya Bertanggung Jawab, Bagaimana Mekanismenya?

    Ketika Tabung LPG Rusak, Siapa yang Seharusnya Bertanggung Jawab, Bagaimana Mekanismenya?

    Rumah BUMN Selayar Perkuat Kesiapsiagaan UMKM Hadapi Gempa Bumi dan Tsunami

    Rumah BUMN Selayar Perkuat Kesiapsiagaan UMKM Hadapi Gempa Bumi dan Tsunami

  • Lainnya
  • Peristiwa
No Result
View All Result
Selayar News
No Result
View All Result
Home NEWS

UU Pemilu Batal di revisi, Pemilu Nasional dan Pilkada tetap digelar 2024

by Ardi
15/02/2021
0

Jakarta – Komisi II DPR RI memutuskan tidak melanjutkan pembahasan RUU Pemilu. Dengan begitu, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak akan digelar di tahun yang sama yakni 2024.

Meski pelaksanaan Pemilu dan Pilkada masih tiga tahun lagi, KPU sudah mengeluarkan simulasi tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

READ ALSO

Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan

Dukung Sektor Perikanan, Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar Serahkan 100 Sertipikat Lintas Sektor

“Dalam hal UU Pemilu dan UU Pilkada yang masih berlaku sekarang ini dijadikan dasar hukum bagi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dapat diperoleh gambaran simulasi tahapan yang saling bersinggungan/beririsan,” kata Komisioner KPU Hasyim Asyari dalam keterangannya, Jumat (12/2).

Hasyim kemudian memaparkan pelaksanaan Pemilu 2024 telah diatur dalam UU 7/2017 tentang Pemilu. Hal itu tertuang dalam Pasal 167 ayat 2, 3, 6 dan 7.

Berikut bunyinya:
(2) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU.
(3) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.
(6) Tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara.
(7) Penetapan Pasangan calon terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Sedangkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 diatur dalam UU 10/2016 tentang Pilkada dan tertuang dalam Pasal 201 ayat 8.

Berikut Bunyinya:

(8) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Hasyim menuturkan, berdasarkan ketentuan di atas, KPU menyusun simulasi tahapan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024.

Berikut rinciannya:
Pilpres 2024
1.1. Masa jabatan presiden selesai 20 Oktober 2024.
1.2. Paslon terpilih harus sudah tersedia 14 hari sebelum masa jabatan selesai (6 Oktober 2024).
1.3. Pencoblosan Maret 2024.
1.4. Antisipasi pilpres putaran kedua bila peserta pilpres lebih dari dua.
1.5. Tahapan dimulai 20 bulan sebelum pencoblosan (Juli 2022).
1.6. Mempertimbangkan paslon terpilih sudah dapat terlibat dalam penyusunan program dan APBN 2025.

Pileg 2024
2.1. Penetapan Hasil Pemilu Nasional April 2024 (pengalaman pemilu 2019 Mei 2019).
2.2. Putusan MK sengketa hasil pileg Agustus 2024 (pengalaman pemilu 2019 Putusan MK Agustus 2019).
2.3. Hasil Pileg DPRD harus sinkron dengan tahapan pencalonan Pilkada (Agustus 2024).
2.4. Pencoblosan Maret 2024.
2.5. Tahapan dimulai 20 bulan sebelum pencoblosan (Juli 2022).

Pilkada Serentak 2024
3.1. Pencoblosan November 2024.
3.2. Pencalonan Agustus 2024 (harus sinkron dengan hasil Pileg DPRD 2024).
3.3. Tahapan Pilkada 11 bulan sebelum pencoblosan (mulai Oktober 2023).
“Ketentuan regulasi yang perlu diperhatikan berkaitan dengan syarat pencalonan dan syarat calon dalam Pemilu dan Pilkada. Sehubungan dengan tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 yang saling bersinggungan/beririsan,” kata Hasyim.

Mekanisme dan Aturan Peserta Pemilu

Selain memberikan simulasi tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Hasyim juga menyampaikan mekanisme dan aturan yang harus diikuti oleh peserta Pemilu.

Dalam UU 7/2017 tentang Pemilu disebutkan pejabat negara yang dicalonkan menjadi capres atau cawapres harus mengundurkan diri dari jabatannya. Hal itu tertuang dalam Pasal 170 ayat 1, 2 dan 3.
Berikut bunyinya:

(1) Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta, Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota.
(2) Pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada saat didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik di KPU sebagai calon presiden atau calon wakil presiden yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
(3) Surat pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh partai politik atau gabungan partai politik kepada KPU sebagai dokumen persyaratan calon presiden atau calon wakil presiden.
Sedangkan bagi mereka yang menjabat sebagai kepala daerah jika dicalonkan menjadi capres atau cawapres harus mendapat izin dari presiden. Hal ini diatur dalam Pasal 171 UU 7/2017 tentang Pemilu.

Berikut bunyinya:
(1) Seseorang yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagai calon presiden atau calon wakil Presiden harus meminta izin kepada presiden.
(2) Presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal presiden dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima surat permintaan izin dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memberikan izin, izin dianggap sudah diberikan.
(4) Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai dokumen persyaratan calon presiden atau calon wakil presiden.

Terakhir, terkait mekanisme Pilkada Serentak 2024, Hasyim membeberkan aturan yang harus dilakukan oleh calon kepala daerah. Aturan itu tertuang dalam Pasal 7 ayat 2 UU 10/2016 tentang Pilkada.

Berikut bunyinya:

p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali kota, dan Wakil Wali kota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
q. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Wali kota;
s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan; dan
u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Lalu partai politik, baru bisa mencalonkan kepala daerah jika sudah memenuhi syarat 20 persen dari jumlah kursi di DPRD atau 25 persen dari akumulasi suara sah hasil Pemilu anggota DPRD daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 40.

Berikut bunyinya:
(1) Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.
(3) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sumber : kumparan.com

Bagikan ini:

  • Bagikan pada Facebook(Membuka di jendela yang baru) Facebook
  • Bagikan ke X(Membuka di jendela yang baru) X
  • Bagikan ke Telegram(Membuka di jendela yang baru) Telegram
  • Bagikan ke WhatsApp(Membuka di jendela yang baru) WhatsApp

Terkait

ShareTweetShare

Related Posts

Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan
NEWS

Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan

16/11/2026
Dukung Sektor Perikanan, Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar Serahkan 100 Sertipikat Lintas Sektor
NEWS

Dukung Sektor Perikanan, Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar Serahkan 100 Sertipikat Lintas Sektor

16/11/2026
Rumah BUMN Selayar Dorong UMKM Kahu-Kahu Naik Kelas Lewat Packaging dan Digital Marketing
NEWS

Rumah BUMN Selayar Dorong UMKM Kahu-Kahu Naik Kelas Lewat Packaging dan Digital Marketing

16/11/2026
Polres Selayar Mulai Operasi Zebra 2026, Kapolres Sebutkan 8 Pelanggaran yang Jadi Sasaran
NEWS

Polres Selayar Mulai Operasi Zebra 2026, Kapolres Sebutkan 8 Pelanggaran yang Jadi Sasaran

16/11/2026
Putra Buki Harumkan Nama Selayar, Andi Jaya Raih Medali Perak Mini 4WD Porprov XVIII Sulsel 2026
NEWS

Putra Buki Harumkan Nama Selayar, Andi Jaya Raih Medali Perak Mini 4WD Porprov XVIII Sulsel 2026

15/11/2026
Polres Tangani Penemuan Warga Meninggal di Rumahnya di Baturapak, Pemeriksaan Awal Tak Temukan Tanda Kekerasan
NEWS

Polres Tangani Penemuan Warga Meninggal di Rumahnya di Baturapak, Pemeriksaan Awal Tak Temukan Tanda Kekerasan

15/11/2026

BERITA POPULER

Suasana Penuh Haru, Warnai Kedatangan Keluarga Besar  Rapsel Ali dari Selayar

Suasana Penuh Haru, Warnai Kedatangan Keluarga Besar Rapsel Ali dari Selayar

09/04/2023
Polemik Paskibra Bertugas Dalam Keadaan Lapar, Unit Tipikor Polres Selayar Akan Lakukan Penyelidikan

Polemik Paskibra Bertugas Dalam Keadaan Lapar, Unit Tipikor Polres Selayar Akan Lakukan Penyelidikan

21/08/2023
Kisruh Paskibra, Bupati Basli Ali Nonjobkan Tiga Pejabat Penanggung Jawab

Kisruh Paskibra, Bupati Basli Ali Nonjobkan Tiga Pejabat Penanggung Jawab

24/08/2023
Teridentifikasi, Mayat yang Ditemukan di Barugaia Selayar dijemput Keluarga

Teridentifikasi, Mayat yang Ditemukan di Barugaia Selayar dijemput Keluarga

22/11/2022
Breaking News, Legislator Sulsel Ince Langke Meninggal Dunia

Breaking News, Legislator Sulsel Ince Langke Meninggal Dunia

08/09/2020

PILIHAN EDITOR

Jabatan Kapolda Sulsel Resmi diserahterimakan, Bupati  dan Kapolres Selayar Sampaikan Ucapan Selamat

Jabatan Kapolda Sulsel Resmi diserahterimakan, Bupati dan Kapolres Selayar Sampaikan Ucapan Selamat

05/04/2023
Asmar Sugianto Pindah Tugas ke KPU Provinsi Sulsel, Komisioner dan Staf KPU Selayar Merasa Kehilangan

Asmar Sugianto Pindah Tugas ke KPU Provinsi Sulsel, Komisioner dan Staf KPU Selayar Merasa Kehilangan

24/07/2023
Seminar Nasional Musda III KAHMI Selayar Akan Hadirkan 8 Pemikir Strategis, Bahas Arah Tata Kelola SDA Kepulauan

Seminar Nasional Musda III KAHMI Selayar Akan Hadirkan 8 Pemikir Strategis, Bahas Arah Tata Kelola SDA Kepulauan

27/11/2025
41 Warga Binaan Rutan Selayar Dapat Remisi Hari Raya

41 Warga Binaan Rutan Selayar Dapat Remisi Hari Raya

02/05/2022

Recent Posts

  • Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan
  • Dukung Sektor Perikanan, Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar Serahkan 100 Sertipikat Lintas Sektor
  • Rumah BUMN Selayar Dorong UMKM Kahu-Kahu Naik Kelas Lewat Packaging dan Digital Marketing
  • Polres Selayar Mulai Operasi Zebra 2026, Kapolres Sebutkan 8 Pelanggaran yang Jadi Sasaran

Kategori

  • Budaya
  • Ekonomi
  • Feature
  • Kriminalitas
  • Nasional
  • NEWS
  • Olahraga
  • OPINI
  • Pemerintah Desa
  • Pemkab Selayar
  • Pendidikan
  • Polisi Kita
  • Politik
  • Suara Parlemen
  • Techno
  • Wisata

Tentang Kami

Selayarnews.com

Media Selayarnews.com dibawah naungan PT.DIPA MEDIA NUSANTARA senantiasa memberikan berita berita teraktual, terpercaya dan berimbang sebagai salah satu referensi berita Tanadoang

Follow us

  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Copyright
  • Disclaimer
  • Inside Selayarnews.com

Copyright @ 2016 Selayarnews, All right reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Pariwisata
  • Hukum
  • KPPN Benteng
  • Lainnya
  • Peristiwa

Copyright @ 2016 Selayarnews, All right reserved