Selayarnews-Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar mengeluarkan sejumlah rekomendasi strategis kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) guna meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan memperbaiki pelayanan publik.
Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Selayar, H. Andi Idris, menyoroti keberadaan sejumlah aset kendaraan milik daerah berupa alat berat dan operasional yang dinilai tidak lagi produktif.
“Kami meminta agar aset-aset tersebut segera dilelang karena hanya membebani keuangan daerah dan berpotensi mengacaukan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegas H. Idris.
Isu banjir dan genangan yang kerap terjadi di pusat kota juga menjadi perhatian serius. Komisi III mendesak agar Dinas PUTR segera melakukan pembenahan dan penataan ulang drainase di dalam Kota Benteng.
“Langkah ini penting untuk mengantisipasi dan mengurangi genangan serta banjir yang hampir terjadi setiap tahun,” jelas Andi Idris.
Permasalahan banjir di Kota Benteng telah menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Bupati Kepulauan Selayar, H. Muhammad Natsir Ali, bersama Kepala Dinas PUTR dan Camat Benteng, melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi saluran drainase di Kota Benteng pada Sabtu (26/04/2025).
Dalam peninjauan tersebut, Bupati secara khusus memantau jalur drainase peninggalan masa kolonial Belanda yang membelah Kota Benteng dari arah timur ke barat. Jalur drainase ini diketahui cukup besar dan kedalaman yang dirancang sedemikian rupa sehingga pada masa lalu mampu mencegah terjadinya banjir di Kota Benteng. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi drainase ini tidak lagi berfungsi maksimal akibat banyak bagian yang tertimbun, tertutup bangunan, jalan, maupun perubahan tata kota. Akibatnya, saat ini Kota Benteng kerap mengalami banjir, bahkan hanya dalam waktu singkat jika terjadi hujan lebat.
Selain itu, hujan deras yang mengguyur Kota Benteng selama kurang lebih dua jam pada Senin (10/03/2025) mengakibatkan banjir di sejumlah ruas jalan, termasuk Jln. Sultan Hasanuddin, Jln. KH. Ahmad Dahlan, Jln. Cakalang, Jln. Sam Ratulangi, Jln. Sunu, dan Jln. Pierre Tendean. Situasi ini disebabkan karena sistem drainase yang tidak berjalan semestinya. Warga berharap pemerintah dapat mencari solusi untuk permasalahan ini.
Dengan adanya rekomendasi dari Komisi III DPRD dan perhatian serius dari pemerintah daerah, diharapkan permasalahan banjir dan penyediaan air bersih di Kota Benteng dapat segera teratasi demi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam rapat dengan Dinas PUTR tersebut, Komisi III juga menyoroti pentingnya penyediaan air bersih yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Mereka mendorong Dinas PUTR untuk segera menyelesaikan program pemenuhan air bersih sebagai bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Air bersih adalah kebutuhan dasar masyarakat dan juga amanah yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD,” pungkas Andi Idris.
(Red)
