Oleh: Redaksi
Ada satu pertanyaan yang terasa semakin relevan setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dan pidato pengantar RAPBN 2027 pada 14 Agustus 2026: efisiensi untuk siapa?
Dalam RAPBN 2027, belanja negara dirancang mencapai Rp4.097,2 triliun dengan defisit Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap PDB. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen sekaligus menegaskan kembali pentingnya disiplin dan efisiensi fiskal. Delapan prioritas nasional yang disampaikan Presiden mencakup pangan, energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan serta pengentasan kemiskinan.
Namun di tengah begitu banyak agenda besar tersebut, ada satu isu yang justru kembali tidak mendapatkan kepastian: kenaikan gaji ASN.
Padahal, jauh sebelum pidato Presiden, kenaikan gaji ASN telah ditempatkan pemerintah sebagai salah satu Program Hasil Terbaik Cepat. Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 mencantumkan pada poin keenam agenda menaikkan gaji ASN, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, TNI/Polri serta pejabat negara.
Artinya, kenaikan gaji ASN bukan sekadar wacana yang muncul dari harapan para pegawai. Ia pernah masuk dalam dokumen perencanaan pemerintah sendiri.
Harapan kemudian tertuju pada RAPBN 2027. Namun pidato Presiden berlalu tanpa pengumuman kenaikan gaji ASN secara umum. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan menyatakan bahwa pembahasan kenaikan gaji ASN belum dilakukan secara mendalam dan masih bergantung pada kondisi keuangan serta penerimaan negara.
Bukan berarti pemerintah telah membatalkannya. Tetapi sebuah kebijakan yang pernah ditempatkan sebagai prioritas kini kembali berada dalam ketidakpastian. Di sinilah pertanyaan mengenai skala prioritas menjadi penting: apa yang berubah sehingga kebijakan tersebut belum juga mendapatkan kepastian?
Pertanyaan itu semakin menarik jika disandingkan dengan kebijakan efisiensi. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah melakukan efisiensi sekitar Rp306,69 triliun, terutama dengan memangkas perjalanan dinas, rapat, kegiatan seremonial, seminar, kajian dan berbagai belanja operasional.
Efisiensi tentu diperlukan. Uang APBN adalah uang rakyat. Tetapi efisiensi seharusnya tidak hanya berarti memangkas perjalanan dinas atau rapat. Efisiensi juga semestinya menyentuh struktur pemerintahan dan desain program.
Sebab pada satu sisi kementerian dan ASN diminta berhemat, sementara pada sisi lain pemerintah menghadirkan berbagai struktur dan program baru. Kabinet Merah Putih memiliki puluhan menteri dan wakil menteri, sementara dalam perjalanan pemerintahan juga muncul berbagai badan dan institusi baru.
Lembaga baru tentu tidak otomatis berarti pemborosan. Bisa saja memang dibutuhkan. Tetapi setiap lembaga memiliki biaya: pejabat, pegawai, kantor, fasilitas, sistem administrasi dan anggaran operasional. Karena itu pertanyaan sederhananya adalah: apakah fungsi tersebut benar-benar baru, atau sebenarnya sudah dikerjakan lembaga yang ada?
Hal yang sama perlu dilihat dari berbagai program baru pemerintah.
Makan Bergizi Gratis atau MBG, misalnya, memiliki tujuan yang sangat baik untuk memperbaiki gizi anak dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun skala anggarannya sangat besar. Dalam RAPBN 2027, anggaran MBG mencapai Rp240 triliun dari total anggaran pendidikan Rp820,9 triliun.
Pertanyaannya bukan apakah anak-anak Indonesia membutuhkan makanan bergizi. Tentu membutuhkan. Pertanyaannya adalah apakah model tersebut merupakan cara paling efisien untuk mencapai tujuan itu. Bagaimana memastikan biaya pengadaan, distribusi, dapur, pengawasan dan administrasi sebanding dengan manfaat yang diterima masyarakat?
Sekolah Rakyat juga memiliki tujuan mulia, yaitu memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rentan. Namun Indonesia sebenarnya sudah memiliki Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, sekolah negeri dan berbagai skema beasiswa serta afirmasi.
Karena itu muncul pertanyaan: mengapa tidak sekaligus memperkuat sekolah yang sudah ada dan memperbesar beasiswa bagi anak miskin?
Sekolah Rakyat tentu dapat menjadi solusi khusus bagi kelompok yang membutuhkan pendidikan berasrama dan intervensi sosial yang lebih komprehensif. Tetapi pembangunan sekolah baru juga berarti biaya guru, asrama, makanan, fasilitas dan operasional yang harus ditanggung negara dalam jangka panjang. Pemerintah perlu membuktikan bahwa model tersebut memberikan hasil yang lebih besar dibandingkan alternatif yang sudah tersedia.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga demikian. Gagasannya adalah memperkuat ekonomi desa dan memotong rantai distribusi. Pemerintah menyiapkan anggaran besar untuk program tersebut.
Namun desa sebenarnya sudah memiliki koperasi, BUMDes, UMKM dan berbagai lembaga ekonomi masyarakat. Maka pertanyaan yang patut diajukan adalah: apakah Koperasi Merah Putih memperkuat ekosistem yang sudah ada atau justru menciptakan lapisan kelembagaan baru?
Jika fungsi dan sasaran programnya sama, potensi tumpang tindih harus dicegah sejak awal. Jangan sampai negara membangun lembaga baru sementara lembaga lama tetap berjalan dengan anggaran masing-masing.
Begitu pula dengan Universitas Republik Indonesia atau URI. Pemerintah membentuk URI sebagai bagian dari upaya mencetak sumber daya manusia dan pemimpin masa depan. Namun Indonesia sudah memiliki berbagai perguruan tinggi serta lembaga pendidikan dan kepemimpinan seperti LAN, Lemhannas dan IPDN.
Kehadiran URI pun memunculkan pertanyaan mengenai tata kelola dan potensi fragmentasi. Jika fungsi yang hendak dibangun sebenarnya sudah tersedia, mengapa tidak diperkuat atau diintegrasikan? Jika URI memang memiliki fungsi yang benar-benar berbeda, pemerintah perlu menjelaskan nilai tambahnya.
Di sinilah inti persoalannya.
Program baru tidak otomatis buruk. Lembaga baru tidak otomatis pemborosan. Anggaran besar juga tidak otomatis tidak efisien.
Tetapi semuanya harus melewati pertanyaan yang sama: berapa biayanya, apa manfaatnya, apakah sudah ada program serupa, dan apakah lembaga lama tidak mampu mengerjakannya?
Sebab setiap rupiah APBN memiliki opportunity cost. Ketika negara mengalokasikan Rp240 triliun untuk MBG, puluhan triliun untuk Sekolah Rakyat, dan anggaran besar untuk Koperasi Merah Putih serta berbagai program baru, maka pemerintah harus mampu menunjukkan bahwa pilihan tersebut memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan alternatif lain.
Di sinilah kenaikan gaji ASN kembali menjadi menarik.
Bukan berarti seluruh anggaran program baru harus dialihkan untuk menaikkan gaji ASN. Itu terlalu sederhana. Tetapi ketika kenaikan gaji ASN pernah ditempatkan sebagai salah satu program prioritas, sementara pemerintah terus membangun program dan struktur baru, publik berhak mengetahui bagaimana skala prioritas fiskal itu ditentukan.
Jika ruang fiskal belum memungkinkan, katakan dengan terang. Jika masih dikaji, jelaskan kriterianya. Jika ada skema kesejahteraan lain, jelaskan pula.
Sebab efisiensi tidak boleh hanya menjadi kewajiban bagi kementerian, ASN dan pemerintah daerah. Efisiensi juga harus diterapkan pada desain pemerintahan itu sendiri.
Jika ASN diminta berhemat, struktur pemerintahan juga harus efisien. Jika kementerian diminta memangkas kegiatan, program baru juga harus diuji manfaat dan biayanya. Jika lembaga baru dibentuk, fungsi dan biaya tambahannya harus jelas.
Pada akhirnya, efisiensi bukan soal seberapa banyak pemerintah mampu memangkas anggaran. Efisiensi adalah seberapa cerdas negara menentukan apa yang layak dibiayai dengan uang rakyat.
Pidato Presiden 14 Agustus 2026 telah menjelaskan banyak hal tentang arah Indonesia ke depan. Tetapi ada pekerjaan rumah yang tidak kalah penting: memastikan antara prioritas, struktur pemerintahan, program pembangunan dan kemampuan fiskal benar-benar berjalan dalam satu garis.
Sebab jika negara meminta semua pihak berhemat, rakyat juga berhak bertanya: apakah negara sudah cukup hemat terhadap dirinya sendiri?
Dan di tengah pertanyaan itu, kenaikan gaji ASN yang pernah masuk sebagai program prioritas kembali menjadi simbol: bukan semata soal berapa besar gaji yang diterima aparatur, tetapi tentang bagaimana pemerintah menetapkan prioritas dan menggunakan uang rakyat secara adil, efektif dan efisien.
Referensi
- Sekretariat Kabinet RI — Pidato Presiden RI pada Penyampaian RAPBN 2027 dan Nota Keuangan, 14 Agustus 2026.
- Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2025 — Program Hasil Terbaik Cepat, termasuk agenda kenaikan gaji ASN.
- Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai belum mendalamnya pembahasan kenaikan gaji ASN 2027.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD.
- Kementerian Keuangan — Dokumen RAPBN 2027 dan Nota Keuangan.
- Sekretariat Kabinet RI — Susunan Kabinet Merah Putih.
- Kementerian/Lembaga terkait — data anggaran dan pelaksanaan MBG, Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- KPPOD — kajian mengenai Dana Desa dan Koperasi Desa Merah Putih.
- Presiden RI — informasi pembentukan dan pelantikan pimpinan URI.
- Fakultas Ilmu Administrasi UI, CIPS dan berbagai kajian akademik mengenai tata kelola serta potensi tumpang tindih URI.
- ANTARA, Detik, Bloomberg Technoz, Investortrust dan media nasional sebagai sumber pernyataan serta data pendukung.
























