Selayarnews.com – Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Negeri Makassar (Maperwa UNM) menggelar Seminar Pendidikan Nasional bertajuk “Membaca Arah Pendidikan di Balik Stabilitas Politik Kekuasaan”, Jumat (6/2/2026), di Ballroom Teater Phinisi Universitas Negeri Makassar. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Pekan Parlemen Nasional (PPN) yang dirancang sebagai ruang pembelajaran demokrasi deliberatif sekaligus refleksi kritis terhadap arah kebijakan publik, khususnya di sektor pendidikan.
Seminar tersebut mendapat respons luas dari publik. Sebanyak 1.135 peserta tercatat mengikuti kegiatan ini, terdiri dari 795 peserta luring dan 340 peserta daring dari berbagai daerah di Indonesia. Tingginya partisipasi menunjukkan bahwa isu pendidikan nasional masih memiliki daya tarik intelektual yang kuat dan menjadi perhatian serius mahasiswa serta masyarakat luas.
Ketua Umum Maperwa UNM Periode 2025–2026 menyampaikan bahwa seminar ini dilandasi kesadaran bahwa pendidikan tidak pernah berdiri sebagai wilayah yang netral. Pendidikan selalu berada dalam relasi kekuasaan yang menentukan arah kebijakan, alokasi anggaran, serta distribusi kesempatan bagi warga negara.
“Membaca pendidikan berarti juga membaca politik, bukan semata dalam pengertian elektoral, tetapi sebagai arena etika, keadilan sosial, dan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya,” ujarnya.
Seminar ini menghadirkan tiga narasumber dari unsur kebijakan dan akademisi. Aries Agung Paewai memaparkan arah dan prioritas kebijakan pendidikan serta tantangan struktural dalam mewujudkan kebijakan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Muslimin Bando mengulas realisasi anggaran pendidikan nasional, mekanisme pengawasan legislatif, serta hambatan politis dalam optimalisasi anggaran. Sementara Hasnawi Haris menyajikan analisis empiris terkait kondisi pendidikan nasional, dampak kebijakan terhadap mutu pembelajaran, serta rekomendasi akademik untuk perbaikan tata kelola pendidikan.
Tak hanya menjadi ruang diskursus akademik, seminar ini juga menghadirkan momen refleksi etik melalui doa bersama atas wafatnya Yohanes Bastian Roja, seorang anak berusia 10 tahun. Tragedi tersebut diposisikan sebagai refleksi kolektif atas kegagalan struktural sistem pendidikan nasional dalam menjamin akses pendidikan yang adil bagi anak-anak rentan.
Dalam pandangan panitia, peristiwa ini menegaskan bahwa kegagalan pendidikan bukan semata persoalan individu, melainkan konsekuensi dari kebijakan yang abai terhadap realitas sosial. Pendidikan yang kehilangan empati dinilai sebagai bentuk kekerasan struktural yang dilembagakan melalui ketimpangan kebijakan.
Rangkaian kegiatan ini sekaligus menandai dibukanya pendaftaran Pekan Parlemen Nasional yang akan digelar pada 3–12 April 2026. Mengusung tema “Equilibrium of Power from the Margins”, PPN diproyeksikan sebagai ruang pembelajaran demokrasi substantif melalui simulasi parlemen, diskusi kebijakan, dan dialog terbuka lintas daerah.
PPN tidak hanya memaknai kampus sebagai ruang akademik, tetapi juga sebagai ruang publik tempat tumbuhnya kesadaran politik, etika kebijakan, dan kepemimpinan mahasiswa. Melalui forum ini, mahasiswa didorong untuk menjadi subjek aktif demokrasi, bukan sekadar penonton, serta berperan dalam perumusan open legal policy berupa rekomendasi teoritis dan praktis berbasis hukum progresif di bidang pendidikan.
Dengan demikian, Seminar Pendidikan Nasional dan Pekan Parlemen Nasional tidak diposisikan sebagai agenda seremonial semata, melainkan sebagai praksis politik pengetahuan yang menjembatani teori ketatanegaraan, hukum pendidikan, dan pengalaman konkret mahasiswa, khususnya mereka yang berasal dari wilayah pinggiran.
Membaca arah pendidikan di balik stabilitas politik kekuasaan, dalam konteks ini, menjadi tanggung jawab moral bersama untuk memastikan pendidikan nasional tetap berpihak pada keadilan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan.
