Oleh: Sunaryo, Kepala KPPN Benteng
UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian nasional karena UMKM mampu secara signifikan menyediakan lapangan kerja, menyerap tenaga kerja, mendukung ekspor, dan mendorong investasi. Pada tahun 2019, UMKM menyumbang 60% dari PDB dan 14% dari ekspor nasional. Selama masa pandemic covid tahun 2020 ditargetkan UMKM dapat menyumbang 61% dari PDB. Dana pada tahun 2021 ditargetkan kontirbusi UMKM terhadap PDB bisa mencapai 62,36%. Oleh karena itu pemerintah memberikan perhatian serius kepada para pelaku UMKM diantaranya dengan menyelenggarakan program dukungan pembiyaan melaui penyaluran KUR.
Sejak pandemi covid-19 melanda dunia termasuk Indonesia pada awal tahun 2020, perekonomian nasional terus mengalami tekanan. Pembatasan sosial dalam rangka menekan penyebaran covid-19 menjadi pukulan berat bagi pergerakan ekonomi termasuk di Kepulauan Selayar. Berdasarkan data dari BPS Kepulauan Selayar secara total laju pertumbuhan PDRB Kepulauan Selayar pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -1,78%. Terdapat 2 (dua) lapangan usaha yang paling terpukul selama tahun 2020 yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum dengan laju pertumbuhan -11,85% serta Jasa Perusahaan dengan laju pertumbuhan -10,56%. Sementara bidang Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki kontribusi 42,44% terhadap PDRB juga mengalami penurunan laju pertumbuhan sebesar -7,12%. Namun demikian terdapat beberapa sektor yang mencatatkan laju pertumbuhan positif selama masa pandemi yaitu: pertambangan dan penggalian (1,44%), pengadaan listrik dan gas (7,45%), pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (13,46%), konstruksi (2,01%), informasi dan komunikasi (11,33%), jasa keuangan dan asuransi (4,23%), real estate (10,32%), administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (3,65%). jasa Pendidikan (7,22%), serta jasa kesehan dan kegiatan sosial (12,01%).
Mengingat kontribusinya yang sangat besar bagi perekonomian nasional, maka berbagai upaya untuk membangkitkan UMKM terus dilakukan oleh pemerintah. Selama tahun 2020, sebagai respon atas dampak Pandemi covid-19, pemeintah telah mengalokasikan anggaran tidak kurang Rp123,46 Triliun khusus UMKM. Untuk penyaluran KUR, pemerintah membuat beberapa terobosan seperti pemberian subsidi bunga bagi debitur eksisting dan meluncurkan program KUR Super Mikro. KUR Super Mikro adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang utamanya ditujukan untuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau ibu rumahtangga yang menjalankan usaha produktif. suku bunga KUR Super Mikro ditetapkan sebesar 0% (kredit tanpa bunga) sampai dengan 31 Desember 2020, dan 6% setelah 31 Desember 2020 dengan jumlah kredit maksimum Rp 10 juta. Dalam skema KUR Super Mikro, yang menjadi agunan pokok ialah usaha atau proyek yang dibiayai KUR dan tidak diperlukan agunan tambahan.
Berdasarkan data SIKP, terdapat peningkatan jumlah penyaluran KUR di Kepulauan Selayar selama tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 dan diharapkan terus belanjut di tahun 2021. Realisasi penyaluran KUR selama tahun 2020 mencapai Rp57.677.000.000,00 untuk 2.159 debitur. Dari sisi nilai penyaluran terjadi peningkatan sebesar 18% dibandingkan nilai penyaluran tahun 2019 sebesar Rp48.992.500.000,00. Dari sisi jumlah debitur juga terjadi peningkatan sebesar 40% dibandingkan penyaluran tahun 2019 sebanyak 1.539 debitur. Peningkatan jumlah debitur juga lebih tinggi dibandingkan kurun waktu 2018 ke 2019 yang hanya 4%. Namun peningkatan nilai penyaluran pada kurun waktu 2018 ke 2019 lebih tinggi yaitu 27%. Peningkatan jumlah debitur yang melebihi peningkatan nilai penyaluran tersebut mengindikasikan debitur yang memanfaatkan program KUR Super Mikro cukup signifikan. Hal itu juga menunjukkan peluncuran skema KUR Super Mikro cukup efektif dan diminati oleh masyarakat. Harapannya debitur KUR Super Mikro dapat segera bangkit dan bisa naik kelas menjadi debitur KUR Mikro atau KUR Kecil/Ritel.
Dilihat dari sebaran penyaluran KUR menurut sektor usahanya, realisasi penyaluran KUR selama tiga tahun terakhir didominasi oleh Sektor Pedagang Besar dan Eceran dengan tren menurun yaitu 61% tahun 2018, 53% pada tahun 2019, dan 48% pada tahun 2020. Pada tahun 2020 sektor ini menyumbang 7,8% dari PDRB Kepulauan Selayar dan mengalami sedikit penurunan laju pertumbuhan yaitu sebesar -0,42%. Sementara itu, penyaluran KUR untuk Sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan serta Sektor Perikanan sebagai sektor penyumbang terbesar PDRB Kepulauan Selayar selama tahun 3 tahun terakhir mengalami tren peningkatan yaitu 15% pada tahun 2018, 18% pada tahun 2019, dan 25% pada tahun 2020. Hal ini merupakan tren yang positif karena Sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan serta Sektor Perikanan menyumbang 42,44% dari PDRB Kepulauan Selayar pada tahun 2020.
Memasuki tahun 2021, selama triwulan pertama penyaluran KUR di Kepulauan Selayar telah mencapai Rp18.255.000.000,00 untuk 460 debitur. Penyaluran masih didominasi oleh Sektor Pedagang Besar dan Eceran sebedar 51% sedangkan penyaluran KUR untuk Sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan serta Sektor Perikanan sebesar 17%. Harapannya di triwulan-triwulan berikutnya terjadi peningkatan penyaluran KUR untuk Sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan serta Sektor Perikanan. Melihat realisasi penyaluran triwulan I ini, realisasi penyaluran KUR pada tahun 2021 memiliki peluang untuk lebih tinggi dibandingkan tahun 2020.
Mengingat pentingnya penyaluran KUR untuk kebangkitan dan pengembangan UMKM, maka diperlukan dukungan dan peran semua pihak terkait mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, maupun akademisi untuk bersinergi agar semakin banyak masyarakat pelaku UMKM yang dapat mengakses KUR. Seperti halnya di Kepulauan Selayar yang berkarakteristik kepualuaan, literasi keuangan dan keterbatasan akses menjadi isu tersendiri dalam penyaluran KUR dan meminimalisasi peran rentenir. Maka diperlukan sinergi dari pihak-pihak terkait untuk melakukan berbagai terobosan atau inovasi agar manfaat KUR benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara berkeadilan. Di daerah, KPPN Benteng telah tergabung dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bersama pemerintah daerah setempat, Lembaga keuangan, dan OJK yang secara rutin melakukan koordinasi serta pembahasan berbagai isu dan program terkait pemberdayaan UMKM di Kepulauan Selayar. Pada tahun 2020 TPAKD Kepulauan Selayar memperoleh penghargaan TPAKD Award dari OJK untuk kategori Kabupaten/Kota Pendatang Baru Pendorong Pembiayaan kepada Sektor Unggulan Terbaik. UMKM bangkit, ekonomi kuat.
