Selayarnews.com – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia akhirnya mengeluarkan Peraturan KPU mengenai revisi pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik peserta Pemilu 2014 pasca putusan MK beberapa waktu. Peraturan KPU bernomor 6 tahun 2018 ini memuat sejumlah perubahan yang nantinya akan digunakan oleh KPU dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual.
Terdapat sejumlah perbedaan dalam pelaksanaan verifikasi partai politik antara parpol baru dengan parpol peserta pemilu 2014. Jika dalam pelaksanaan verifikasi parpol baru, penyelenggara Pemilu melakukan verifikasi factual keanggotaan parpol dari rumah kerumah, maka dalam peraturan KPU yang baru ini, pasal 34 mengisyaratkan bahwa Pengurus Parpol tingkat Kabupaten/Kota cukup menghadirkan nama-nama yang masuk dalam sampel untuk hadir di Kantor Partai politik Tingkat Kabupaten/Kota.
Kemudahan lainnya juga dapat dilihat pada pasal 35 dalam peraturan KPU nomor 6 Tahun 2018 tersebut bahwa apabila anggota partai politik yang masuk sebagai sampel verifikasi factual tidak dapat hadir di Kantor Parpol tersebut maka Partai Politik yang bersangkutan dapat menfasilitasi pelaksanaan verifikasi factual dengan memanfaatkan fasilitas sarana teknologi informasi, namun hal ini dimungkinkan jika yang bersangkutan berhalangan hadir karena alas an tertentu dan dibuktikan oleh surat keterangan atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan.
untuk jadwal pelaksaan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Parpol di tingkat Kabupaten/Kota sesuai Peraturan KPu Nomor 5 Tahun 2018 akan dilaksanakan pada tanggal 30 Januari – 1 Februari 2018. ( R )
