Selayarnews – Tragedi tenggelamnya KM Nurul Salsa yang merenggut korban jiwa menjadi titik balik bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran. Melalui rapat evaluasi yang dipimpin langsung Bupati Kepulauan Selayar H. Muhammad Natsir Ali di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati, Rabu (29/7/2026), pemerintah daerah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Musibah dan Keselamatan Masyarakat sebagai langkah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan, penanganan, hingga pemulihan berbagai musibah di wilayah Kepulauan Selayar.
Rapat evaluasi tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Basarnas, BPBD, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, BPJS Ketenagakerjaan, PT Jasa Raharja, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, para pengelola dan pemilik kapal, serta sejumlah instansi dan pemangku kepentingan lainnya.
Mengawali sambutannya, Bupati mengajak seluruh peserta rapat mendoakan para korban musibah KM Nurul Salsa. Ia berharap para korban yang telah meninggal dunia mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi cobaan tersebut.
Menurut Bupati, musibah yang menimpa KM Nurul Salsa meninggalkan duka mendalam, terutama bagi para penyintas yang harus bertahan berhari-hari di tengah lautan sebelum berhasil diselamatkan. Peristiwa itu menjadi pengingat bahwa keselamatan pelayaran harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama.
“Rapat ini bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi menjadi ruang bersama untuk melakukan evaluasi, mencari solusi, dan menyusun langkah nyata agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Kita harus menjadikan musibah ini sebagai momentum memperbaiki sistem keselamatan pelayaran di Kabupaten Kepulauan Selayar,” tegasnya.
Bupati menjelaskan, sebagai daerah kepulauan yang didominasi wilayah laut dengan ratusan gugusan pulau, transportasi laut merupakan urat nadi kehidupan masyarakat Selayar. Moda transportasi tersebut menjadi penghubung utama mobilitas warga, pelayanan pemerintahan, hingga distribusi kebutuhan pokok antarpulau.
Namun, kondisi geografis tersebut juga menghadirkan tantangan besar. Perubahan musim yang disertai gelombang tinggi dan angin kencang menjadi ancaman nyata bagi aktivitas pelayaran. Di sisi lain, masih diperlukan peningkatan kesadaran sebagian pemilik kapal terhadap pemenuhan aspek keselamatan, mulai dari kelengkapan alat keselamatan, kepatuhan terhadap kapasitas angkut, hingga kelayakan kapal yang beroperasi.
Bupati juga menyoroti keterbatasan armada, peralatan, dan personel penyelamatan yang dimiliki saat ini. Karena itu, dirinya bersama Gubernur Sulawesi Selatan dan dukungan Anggota DPR RI Komisi V telah meminta Kepala Basarnas RI agar meningkatkan Pos SAR Selayar menjadi Kantor SAR.
“Harapan kami, peningkatan status ini akan diikuti dengan penambahan fasilitas, armada, personel, dan peralatan penyelamatan sehingga respons terhadap kondisi darurat di wilayah kepulauan dapat dilakukan lebih cepat dan maksimal,” ujarnya.
Selain itu, Bupati kembali menegaskan pentingnya pembangunan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) di Kabupaten Kepulauan Selayar. Menurutnya, dengan wilayah laut yang luas dan posisi strategis Selayar, kehadiran Lanal akan memperkuat pengamanan perairan, mempercepat respons terhadap kondisi darurat, sekaligus meningkatkan perlindungan bagi masyarakat.
Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar membentuk Satgas Penanganan Musibah dan Keselamatan Masyarakat. Satgas tersebut tidak hanya difokuskan pada penanganan kecelakaan laut, tetapi juga berbagai bentuk musibah lainnya yang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.
“Satgas ini diharapkan menjadi pusat koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan, penanganan hingga pemulihan bencana, sehingga penanganannya lebih cepat, terkoordinasi, dan efektif,” kata Bupati.
Dalam rapat tersebut, Bupati juga menginstruksikan Dinas Sosial dan BPBD untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian Sosial, BNPB, serta instansi terkait guna memastikan bantuan dan santunan bagi keluarga korban KM Nurul Salsa dapat segera direalisasikan.
“Pastikan tidak ada hak masyarakat yang terabaikan,” tegasnya.
Bupati juga meminta BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendataan dan verifikasi terhadap korban yang memenuhi persyaratan agar dapat memperoleh manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Rapat berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dari para peserta terkait penguatan sistem keselamatan pelayaran, peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana, hingga kebutuhan penambahan sarana dan prasarana penyelamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Melalui pembentukan Satgas Penanganan Musibah dan Keselamatan Masyarakat serta berbagai langkah evaluasi yang telah disepakati, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berharap lahir sistem penanganan darurat yang lebih kuat, cepat, terpadu, dan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat, khususnya dalam menjamin keselamatan pelayaran di wilayah kepulauan.
(Hms/IC/Red)
























