Selayarnews– Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) berencana deklarasi serentak mendukung Presiden Joko Widodo 3 periode usai lebaran nanti.
APDESI yang diurus oleh kepala desa aktif ini mengaku seluruh kepala desa di Indonesia sepenuhnya mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden selama tiga periode dan mendukung ditundanya Pemilu 2024.
Menanggapi hal itu, Kepala Desa Balang Butung, Kecamatan Buki, Kepulauan Selayar Muslimin mengaku tindakan klaim atas nama Kades seluruh Indonesia oleh APDESI mendukung masa jabatan Presiden Jokowi selama 3 Periode sepenuhnya tidak benar.
“Saya sebagai Kepala Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar sepenuhnya menolak pernyataan Ketua APDESI yang mencatut semua nama Kades seluruh Indonesia mendukung masa jabatan Presiden Joko Widodo selama tiga periode,” tegas Muslimin saat ditemui, Kamis (31/3).
Muslimin menyampaikan demokrasi Indonesia telah tertata dengan baik oleh proses sejarah, jangan diutak-atik apalagi dengan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden selama 3 periode dan menunda terselenggaranya Pemilu tahun 2024.
“Jangankan skala besar seperti Negara, saya saja ketika masyarakat sudah tidak menghendaki saya menjabat sebagai Kades, saya akan mundur kok. Alasannya sederhana kedaulatan rakyat ialah hukum tertinggi. Jangan karena kepentingan pribadi kita seolah-olah mengklaim untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Muslimin juga menyesalkan terkait isu penundaan Pemilu yang diwacanakan oleh sejumlah Parpol di Parlemen Senayan yang mendukung Pemilu 2024 ditunda dengan alasan yang kurang masuk akal.
“Mereka ini, parpol-parpol ini di Senayan adalah partai yang menjadi penggerak reformasi kala itu, yang bisa kita nikmati sekarang. Kenapa saat ini tiba-tiba mendukung Pemilu ditunda, ada apa? Jangan karena kepentingan-kepentingan politik pragmatis, kepentingan masyarakat banyak ditanggalkan,” pungkasnya.
Kades Balang Butung, Kepulauan Selayar ini berharap, tidak ada lagi wacana dan isu yang hendak mengotori demokrasi yang telah tertata dengan baik dalam kontitusi negara, apalagi dilakukan oleh sejumlah elite politik yang hanya mementingan kepentingan pribadi dan kelompok. (AJ)
