“Keberanian Polri mengungkap pelanggaran internal pejabat tinggi patut dijadikan cermin penegakan hukum nasional”
Oleh: Abdul Halim Rimamba (Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kepulauan Selayar / Pengamat Kebijakan Publik & Hukum)
Dalam lanskap penegakan hukum dan dinamika birokrasi di Indonesia, integritas sebuah institusi paling diuji bukan saat ia memamerkan capaian kinerjanya, melainkan ketika ia memiliki keberanian moral untuk mengoreksi dirinya sendiri (internal self-cleaning mechanism). Langkah Bareskrim Polri mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik terkait infrastruktur Lawful Interception Management System (LIMS) yang menyeret mantan pimpinan tertingginya—bahkan pejabat yang tengah mengemban amanah di lingkaran strategis pemerintahan—merupakan titik balik sejarah penegakan hukum nasional.
Secara teoritis maupun praktis, mengumumkan penetapan tersangka atas pejabat setingkat mantan pimpinan puncak di Mabes Polri adalah keputusan berisiko tinggi. Langkah ini secara instan memicu respons kritis dan skeptisisme publik terhadap integritas institusi. Namun, Polri memilih untuk mengambil opsi “sakit jangka pendek” (short-term pain) demi menyelamatkan marwah dan integritas lembaga dalam jangka panjang. Keputusan ini menandai pergeseran paradigma yang sangat fundamental: memutus budaya cover-up (menutupi skandal demi pencitraan) menuju budaya akuntabilitas hukum yang sejati.
Tindakan tegas dan transparan ini memberikan pesan mendasar yang patut diangkat sebagai standar baru (benchmark) bagi seluruh lembaga negara, baik sipil maupun militer:
- Menegakkan Equality Before the Law Tanpa Kompromi Penetapan tersangka atas dugaan tindak pidana penyadapan ilegal dan akses data tanpa wewenang membuktikan bahwa pangkat, senioritas, maupun posisi politik tidak memberikan kekebalan hukum (immunity card). Asas konstitusional bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (Equality Before the Law) diwujudkan secara konkret dan berkeadilan, bukan sekadar pemanis retorika di ruang publik.
- Mentransformasi Doktrin “Korsa Buta” Menjadi “Korsa Hukum” Di banyak institusi berhierarki ketat, solidaritas korps kerap disalahartikan sebagai kewajiban melindung-menindungi sesama anggota atau atasan yang bermasalah. Langkah penindakan internal ini menegaskan reorientasi doktrin yang sehat: bahwa korsa yang sejati adalah kesetiaan pada hukum, konstitusi, dan perlindungan hak asasi masyarakat—bukan lindungan sektoral bagi oknum pejabat.
- Standar Baru Audit Internal Lembaga Negara Keberanian melakukan penindakan yang bermula dari laporan dan audit internal menunjukkan bahwa fungsi pengawasan internal (internal control system) di tubuh Polri mampu menembus sekat-sekat kekuasaan. Ini memberikan blueprint penting bagi Inspektorat Jenderal di kementerian sipil maupun aparat penegak hukum lainnya untuk tidak ragu melibas kejahatan jabatan di tingkat pimpinan.
- Shock Therapy Internal demi Kewibawaan Institusi Penindakan tegas terhadap mantan pimpinan puncak menghadirkan efek jera (shock therapy) yang nyata di seluruh tingkatan hierarki kepolisian. Ini membuktikan bahwa kewibawaan Polri tidak dibangun di atas imunitas pejabatnya, melainkan di atas keadilan yang ditegakkan ke dalam. Shock therapy ini menjadi garansi bagi publik bahwa instrumen hukum dan fasilitas negara yang dipercayakan kepada institusi tidak akan pernah lagi dijadikan alat kepentingan pribadi atau kelompok.
Kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum tidak pernah dibangun dari pencitraan tanpa cela, melainkan dari ketegasan menyapu bersih kotoran di rumah sendiri. Melalui penindakan transparan ini, Polri tidak hanya meletakkan fondasi ketauladanan nasional, tetapi juga membuktikan komitmen lahirnya era baru penegakan hukum. With memotong impunitas dari puncak tertinggi, Polri sedang menegaskan kembali marwahnya sebagai lembaga negara yang berwibawa, profesional, dan mengayomi—sejalan dengan etos baru pergerakannya: Polri Bersama Rakyat.
DAFTAR PUSTAKA DAN SUMBER RUJUKAN:
Berbagai Peraturan Perundangan Undangan dan Sumber Resmi
























