Selayarnews-Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang menuntut pemerintah daerah semakin cermat mengelola sumber daya, kemampuan membangun komunikasi dengan pemerintah pusat menjadi salah satu modal penting bagi kepala daerah. Dalam konteks tersebut, posisi H. Muhammad Natsir Ali sebagai Bupati Kepulauan Selayar, Ketua DPC Partai Gerindra Selayar, sekaligus Ketua DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Selayar menghadirkan sebuah konfigurasi kepemimpinan yang menarik untuk dicermati.
Tiga posisi tersebut bukan sekadar rangkaian jabatan. Jika dikelola secara produktif, semuanya berpotensi menjadi pintu komunikasi yang saling melengkapi dalam memperjuangkan kepentingan daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, hingga pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Menariknya, jalur komunikasi itu tidak berhenti di tingkat kabupaten. Pada tingkat provinsi, terdapat dua figur yang memiliki posisi strategis dalam jaringan organisasi tersebut, yakni Ketua DPD HKTI Sulawesi Selatan Burhanuddin Andi dan Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan Andi Iwan Darmawan Aras.
Sementara di tingkat nasional, HKTI dipimpin Sudaryono, yang juga menjabat Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Rangkaian posisi tersebut membuka ruang untuk membaca bagaimana komunikasi antara Selayar dan pusat berpotensi dibangun melalui jalur politik maupun organisasi pertanian.
Burhanuddin Andi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD HKTI Sulawesi Selatan periode 2026–2031 dalam Musyawarah Daerah yang berlangsung pada 4 Oktober 2026. Pada hari yang sama, pengurus DPC HKTI dari 24 kabupaten/kota, termasuk Natsir Ali untuk Kepulauan Selayar, dilantik dalam rangkaian kegiatan tersebut.
Sebelumnya, pada 2 Oktober 2026, Sudaryono terlihat makan siang bersama Burhanuddin Andi dan Andi Iwan Aras di kawasan Bandara Sultan Hasanuddin, Maros. Pertemuan itu berlangsung menjelang Musda HKTI Sulsel dan dibenarkan oleh Burhanuddin Andi kepada media.
Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan adanya interaksi langsung di antara sejumlah tokoh yang berada dalam jaringan HKTI dan Gerindra Sulawesi Selatan. Meski tidak cukup untuk membuktikan adanya kesepakatan politik tertentu, fakta ini memberikan konteks penting untuk memahami peluang koordinasi lintas organisasi di tingkat daerah dan nasional.
Gerindra sebagai jalur komunikasi politik
Posisi Natsir Ali sebagai Ketua DPC Gerindra Selayar memperoleh konteks tersendiri setelah dirinya dikukuhkan oleh Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad pada 4 Agustus 2026. Pengukuhan tersebut merupakan bagian dari konsolidasi organisasi Gerindra di Sulawesi Selatan, yang dipimpin Andi Iwan Aras pada tingkat provinsi.
Dalam struktur seperti ini, komunikasi politik memiliki potensi untuk menjadi sarana penyampaian aspirasi pembangunan daerah. Kebutuhan Selayar dapat diperjuangkan melalui koordinasi dengan pengurus provinsi maupun pusat, terutama untuk isu-isu yang memerlukan dukungan lintas kementerian dan lembaga.
Namun, jalur tersebut tidak otomatis menjamin persetujuan program ataupun tambahan anggaran. Nilai strategisnya terletak pada terbukanya ruang komunikasi, yang kemudian perlu diikuti dengan proposal yang terukur, perencanaan yang matang, serta kesesuaian dengan prioritas pembangunan nasional.
Bagi Selayar, persoalan konektivitas antarpulau, biaya logistik, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, dan pemerataan pelayanan publik merupakan kebutuhan yang memerlukan perhatian berkelanjutan. Dalam situasi fiskal yang terbatas, kemampuan mengartikulasikan kebutuhan tersebut kepada para pengambil kebijakan menjadi semakin penting.
Di sinilah posisi Natsir Ali sebagai kepala daerah sekaligus pimpinan partai dapat menjadi modal kelembagaan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakatnya.
HKTI dan peluang memperkuat diplomasi ekonomi
Jika Gerindra menyediakan jalur komunikasi politik, HKTI menawarkan jalur lain melalui pengembangan sektor pertanian dan ekonomi kerakyatan.
Di tingkat provinsi, Burhanuddin Andi memiliki mandat memimpin HKTI Sulawesi Selatan selama periode 2026–2031. Di tingkat nasional, Sudaryono memimpin HKTI sebagai Ketua Umum DPN. Sementara di Selayar, Natsir Ali memimpin DPC HKTI pada periode yang sama.
Kesamaan struktur kepengurusan tersebut menciptakan jalur koordinasi organisasi dari kabupaten ke provinsi hingga nasional. Jalur ini berpotensi digunakan untuk menyampaikan persoalan petani Selayar, menjajaki kemitraan, memperluas akses pasar, dan mendorong penguatan komoditas pertanian yang sesuai dengan karakteristik daerah kepulauan.
Posisi Sudaryono juga memberikan dimensi tambahan. Selain memimpin HKTI, ia menjabat Kepala Badan Gizi Nasional dalam pemerintahan Prabowo. Dengan demikian, ia berada pada persimpangan antara organisasi pertanian dan pelaksanaan kebijakan pangan nasional.
Kondisi tersebut relevan untuk dikaji, terutama dalam konteks kebutuhan bahan pangan bagi Program Makan Bergizi Gratis. Jika produksi lokal, kualitas, volume, kontinuitas pasokan, dan distribusi memungkinkan, petani Selayar berpeluang menjajaki keterlibatan dalam rantai pasok pangan.
Tentu, peluang itu tidak berarti HKTI dapat memberikan jaminan kontrak ataupun akses istimewa. Seluruh kemitraan harus mengikuti mekanisme dan persyaratan yang berlaku. Namun, melalui koordinasi yang tepat, organisasi dapat membantu mempertemukan potensi produksi lokal dengan kebutuhan pasar yang lebih luas.
Bagi daerah kepulauan, upaya semacam ini dapat menjadi bagian dari strategi memperkuat ekonomi masyarakat tanpa semata-mata bergantung pada belanja pemerintah.
Membaca benang merah di tengah efisiensi
Jika seluruh fakta tersebut dirangkai, muncul sebuah kemungkinan yang patut diperhitungkan: Natsir Ali memiliki beberapa jalur kelembagaan yang dapat digunakan secara bersamaan untuk memperjuangkan pembangunan Selayar.
Jalur pertama adalah Gerindra, melalui Andi Iwan Aras di tingkat provinsi dan struktur partai di tingkat nasional. Jalur kedua adalah HKTI, melalui Burhanuddin Andi di tingkat Sulawesi Selatan dan Sudaryono di tingkat nasional.
Keduanya memiliki ruang lingkup berbeda, tetapi dapat saling melengkapi. Persoalan infrastruktur dan kebutuhan pembangunan daerah dapat dikomunikasikan melalui jalur pemerintahan dan politik, sedangkan kebutuhan petani, penguatan komoditas, dan peluang pasar dapat diperjuangkan melalui jaringan HKTI.
Apakah konfigurasi tersebut sejak awal dirancang sebagai strategi terpadu oleh Natsir Ali? Belum ada bukti publik yang cukup untuk memastikan hal itu. Akan tetapi, secara kelembagaan, potensi koordinasinya layak dibaca sebagai salah satu peluang untuk memperluas ruang perjuangan pembangunan daerah.
Dalam situasi efisiensi anggaran, kepala daerah memang perlu memikirkan lebih dari sekadar bagaimana membelanjakan anggaran yang tersedia. Mereka juga perlu mencari cara agar potensi daerah dapat bertemu dengan peluang program, kemitraan, dan dukungan yang tersedia di tingkat nasional.
Di sinilah jaringan organisasi dapat memberikan nilai tambah, sepanjang digunakan secara transparan, sesuai kewenangan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ujian akhirnya adalah manfaat bagi masyarakat Selayar
Kepemimpinan Natsir Ali di Gerindra dan HKTI akan memperoleh makna paling nyata apabila kedua posisi tersebut mampu diterjemahkan menjadi program yang dapat dirasakan masyarakat.
Bagi petani, keberhasilan itu dapat berupa akses pasar yang lebih baik, pendampingan usaha tani, penguatan kelembagaan, serta peningkatan nilai jual hasil produksi. Bagi masyarakat secara luas, hasilnya dapat terlihat melalui berkembangnya ekonomi lokal, membaiknya konektivitas, dan terbukanya peluang pembangunan yang sebelumnya sulit dijangkau.
Sementara bagi pemerintah daerah, keberhasilan diplomasi pembangunan dapat diukur dari kemampuan membangun kemitraan, menyelaraskan program dengan prioritas nasional, serta memperjuangkan kebutuhan Selayar tanpa mengabaikan tata kelola dan akuntabilitas.
Karena itu, keberadaan Gerindra dan HKTI tidak seharusnya berhenti sebagai simbol bertambahnya jabatan organisasi seorang kepala daerah. Keduanya perlu menjadi instrumen kerja yang menghasilkan manfaat konkret.
Pada akhirnya, Selayar membutuhkan kepemimpinan yang mampu menghubungkan kepentingan lokal dengan peluang nasional. Di tengah keterbatasan fiskal, kemampuan membangun komunikasi lintas organisasi dan pemerintahan dapat menjadi salah satu modal penting untuk memperjuangkan kemajuan daerah.
Bagi Natsir Ali, tantangannya kini adalah memastikan bahwa setiap jalur komunikasi yang terbuka melalui Gerindra, HKTI Sulawesi Selatan, dan HKTI nasional benar-benar bermuara pada satu tujuan: memperkuat pembangunan Kepulauan Selayar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Opini: Andre Suardi Piongdjongi
























