Selayrnews.com — Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MAPERWA) Universitas Negeri Makassar (UNM) menyelenggarakan kegiatan Dialog Kebangsaan 2026 sebagai bagian dari rangkaian Pekan Parlemen Nasional, dengan mengangkat tema “AnalisisStruktural dan Relasi Kelembagaan Politik dalam Tata Kelola Pendidikan Nasional” serta subtema Equilibrium of Power from the Margins. (24 April 2026)
Kegiatan ini menjadi ruang dialog strategis yang mempertemukan berbagai perspektif, legislatif, akademisi, praktisi, hingga lembaga negara—untuk membahas secara komprehensif dinamika kebijakan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam konteks relasi kekuasaan antar lembaga.Dalam kerangka konstitusional, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 31 yang menegaskan bahwa negara wajib menjamin akses pendidikan bagi seluruh warga negara.
Prinsip tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menekankan fungsi pendidikan dalam membentuk karakter bangsa serta memastikan pemerataan akses dan keadilan pendidikan. Sementara itu, dalam konteks pendidikan tinggi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan pentingnya otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan independensi institusi pendidikan sebagai fondasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional.
Namun demikian, dalam praktiknya, tata kelola pendidikan nasional masih menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti disharmoni regulasi, ketimpangan anggaran antarwilayah, lemahnya pengawasan, serta intervensi politik yang berpotensi memengaruhi independensi pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak dapat dipahami semata sebagai sektor kebijakan, melainkan sebagai arena relasi kekuasaan yang kompleks.
Dialog Kebangsaan 2026 menghadirkan sejumlah narasumber nasional dari berbagai latar belakang, di antaranya unsur legislatif, akademisi, praktisi sosial, serta Badan Pusat Statistik (BPS) yang memberikan pendekatan berbasis data dalam membaca realitas pendidikan di Indonesia. Diskusi difokuskan pada isu-isu krusial seperti politik anggaran pendidikan, ketimpangan akses, implementasi kebijakan di daerah, serta relasi pusat dan daerah dalam tata kelola pendidikan.
Ketua Umum MAPERWA UNM dalam pernyataannya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran kritis mahasiswa terhadap arah kebijakan pendidikan nasional.
“Mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton dalam dinamika kebijakan pendidikan. Pendidikan adalah arena perjuangan gagasan, tempat di mana keadilan harus terus diperjuangkan, terutama bagi kelompok yang selama ini berada di pinggiran,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa melalui tema Equilibrium of Power from the Margins, forum ini ingin menghadirkan perspektif yang lebih inklusif dalam melihat distribusi kekuasaan dalam sektor pendidikan.
“Keseimbangan kekuasaan tidak boleh hanya berpusat pada elit, tetapi harus mampu menjangkau mereka yang berada di lapisan bawah. Pendidikan yang adil hanyaakan terwujud ketika kebijakan disusun dengan mempertimbangkan suara dari seluruh lapisan masyarakat,” lanjutnya.
Lebih lanjut, ia berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi mampu melahirkan gagasan kritis yang berkontribusi terhadap perubahan nyata. “Dialog ini adalah titik awal. Kami ingin memastikan bahwa mahasiswa hadir sebagai aktor yang aktif dalam menentukan arah masa depan pendidikan Indonesia,” tutupnya.
Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Four Point Makassar ini diikuti oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia serta organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Pekan Parlemen Nasional 2026. Melalui pendekatan multidisipliner, kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan sintesis pemikiran yang tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga relevan sebagai rekomendasi awal dalam perumusan kebijakan pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan
****
