• Copyright
  • Disclaimer
  • Iklan
  • Inside Selayarnews.com
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
Selasa, November 17, 2026
Selayarnews.com
No Result
View All Result
  • Login
  • Beranda
  • Pariwisata
    Bira–Selayar Jadi Ruang Belajar, Mahasiswa Menjawab Tantangan Wisata Bahari

    Bira–Selayar Jadi Ruang Belajar, Mahasiswa Menjawab Tantangan Wisata Bahari

    Pantai Punagaan Selayar Siap Terapkan Slow and Mindful Coastal Tourism, BUMDes Baloka Mandiri Dapat Pendampingan Unhas

    Pantai Punagaan Selayar Siap Terapkan Slow and Mindful Coastal Tourism, BUMDes Baloka Mandiri Dapat Pendampingan Unhas

    Soto Banjar Jl. Bonto Benteng Selayar, Bukti Bahwa Lezat Tak Harus Mewah

    Soto Banjar Jl. Bonto Benteng Selayar, Bukti Bahwa Lezat Tak Harus Mewah

    Disparbud Selayar Catat Penurunan Kunjungan Mudik 37 Persen Tahun Ini

    Disparbud Selayar Catat Penurunan Kunjungan Mudik 37 Persen Tahun Ini

    Peringatan Milad ke-114 Masjid Besar Babul Khaer, Diramaikan Jalan Sehat, Penghargaan dan Bansos

    Peringatan Milad ke-114 Masjid Besar Babul Khaer, Diramaikan Jalan Sehat, Penghargaan dan Bansos

  • Hukum
  • KPPN Benteng
    Rumah BUMN Selayar Dorong UMKM Ciptakan Dessert Kekinian Tanpa Oven

    Rumah BUMN Selayar Dorong UMKM Ciptakan Dessert Kekinian Tanpa Oven

    BBM Selayar: Mengurai Benang Kusut Dari Hulu ke Hilir, Memastikan Subsidi Negara Dinikmati Warga Pulau-pulau

    BBM Selayar: Mengurai Benang Kusut Dari Hulu ke Hilir, Memastikan Subsidi Negara Dinikmati Warga Pulau-pulau

    Ketika Tabung LPG Rusak, Siapa yang Seharusnya Bertanggung Jawab, Bagaimana Mekanismenya?

    Ketika Tabung LPG Rusak, Siapa yang Seharusnya Bertanggung Jawab, Bagaimana Mekanismenya?

    Rumah BUMN Selayar Perkuat Kesiapsiagaan UMKM Hadapi Gempa Bumi dan Tsunami

    Rumah BUMN Selayar Perkuat Kesiapsiagaan UMKM Hadapi Gempa Bumi dan Tsunami

  • Lainnya
  • Peristiwa
  • Beranda
  • Pariwisata
    Bira–Selayar Jadi Ruang Belajar, Mahasiswa Menjawab Tantangan Wisata Bahari

    Bira–Selayar Jadi Ruang Belajar, Mahasiswa Menjawab Tantangan Wisata Bahari

    Pantai Punagaan Selayar Siap Terapkan Slow and Mindful Coastal Tourism, BUMDes Baloka Mandiri Dapat Pendampingan Unhas

    Pantai Punagaan Selayar Siap Terapkan Slow and Mindful Coastal Tourism, BUMDes Baloka Mandiri Dapat Pendampingan Unhas

    Soto Banjar Jl. Bonto Benteng Selayar, Bukti Bahwa Lezat Tak Harus Mewah

    Soto Banjar Jl. Bonto Benteng Selayar, Bukti Bahwa Lezat Tak Harus Mewah

    Disparbud Selayar Catat Penurunan Kunjungan Mudik 37 Persen Tahun Ini

    Disparbud Selayar Catat Penurunan Kunjungan Mudik 37 Persen Tahun Ini

    Peringatan Milad ke-114 Masjid Besar Babul Khaer, Diramaikan Jalan Sehat, Penghargaan dan Bansos

    Peringatan Milad ke-114 Masjid Besar Babul Khaer, Diramaikan Jalan Sehat, Penghargaan dan Bansos

  • Hukum
  • KPPN Benteng
    Rumah BUMN Selayar Dorong UMKM Ciptakan Dessert Kekinian Tanpa Oven

    Rumah BUMN Selayar Dorong UMKM Ciptakan Dessert Kekinian Tanpa Oven

    BBM Selayar: Mengurai Benang Kusut Dari Hulu ke Hilir, Memastikan Subsidi Negara Dinikmati Warga Pulau-pulau

    BBM Selayar: Mengurai Benang Kusut Dari Hulu ke Hilir, Memastikan Subsidi Negara Dinikmati Warga Pulau-pulau

    Ketika Tabung LPG Rusak, Siapa yang Seharusnya Bertanggung Jawab, Bagaimana Mekanismenya?

    Ketika Tabung LPG Rusak, Siapa yang Seharusnya Bertanggung Jawab, Bagaimana Mekanismenya?

    Rumah BUMN Selayar Perkuat Kesiapsiagaan UMKM Hadapi Gempa Bumi dan Tsunami

    Rumah BUMN Selayar Perkuat Kesiapsiagaan UMKM Hadapi Gempa Bumi dan Tsunami

  • Lainnya
  • Peristiwa
No Result
View All Result
Selayar News
No Result
View All Result
Home Ekonomi

IMPLEMENTASI DIGITAL PAYMENT DAN MARKETPLACE PEMERINTAH SEBAGAI BENTUK MODERNISASI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA

by Ilham
15/12/2022
0

Oleh: Muslimin (Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker KPPN Benteng)

Reformasi Keuangan Negara yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menjadi cikal bakal reformasi keuangan pengelolaan keuangan negara. Modernisasi pengelolaan keuangan pemerintah salah satunya diterapkan melalui digitalisasi belanja pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan pada 14 Agustus 2014 melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah, serta Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia. Konsep ini dimaksudkan untuk mengarahkan transaksi pemerintah agar dilakukan secara cashless. Gerakan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pembayaran non tunai lebih praktis, efisien, dan aman.

READ ALSO

Rumah BUMN Selayar Dorong UMKM Ciptakan Dessert Kekinian Tanpa Oven

BBM Selayar: Mengurai Benang Kusut Dari Hulu ke Hilir, Memastikan Subsidi Negara Dinikmati Warga Pulau-pulau

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, pelaksanaan belanja dan pembayaran atas beban Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) dapat dilakukan secara elektronik. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, pembayaran atas belanja pemerintah yang dibebankan APBN dapat dilakukan melalui kartu kredit pemerintah dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh bank penerbit kartu kredit. Hal ini tentu akan mengurangi adanya potensi idle cash pada UP yang dikelola Satuan Kerja pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2019 tentang Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan Melalui Sistem Marketplace dan Digital Payment pada Satuan Kerja, pembayaran belanja pemerintah juga dapat dilakukan melalui sistem marketplace. Sistem Marketplace adalah sistem yang menyediakan layanan daftar penyedia barang/jasa, pemesanan barang/jasa, pembayaran, dan pelaporan secara elektronik, dalam rangka penggunaan UP yang disediakan oleh bank tempat menyimpan UP. Dalam rangka mendukung implementasi penggunaan UP melalui sistem marketplace, maka diperlukan metode pembayaran secara digital (Digital Payment). Digital Payment adalah pembayaran dengan mekanisme overbooking/pemindahbukuan dari rekening pengeluaran secara elektronik dengan Kartu Debit/Cash Management System (CMS) atau pendebetan dari Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

Pada masa pandemi Covid-19, dimana interaksi sosial secara langsung masih dibatasi, platform digital marketplace menjadi semakin berkembang pesat. Para pelaku usaha banyak yang beralih mengembangkan usahanya dari toko biasa menjadi toko online agar tetap dapat melayani konsumen di tengah pandemi dengan mekanisme pesan antar melalui kurir. Pelaku Usaha ini sebagian besar adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional diberikan akses untuk memperluas pangsa pasar melalui sistem digital sehingga dapat lebih berkembang dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan melalui sistem marketplace. Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk mengurangi dampak pandemi terhadap perekonomian melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program ini diharapkan dapat mempertahankan keberlangsungan UMKM dan dapat meningkatkan kinerja UMKM dalam perekonomian nasional. Dalam sistem marketplace yang didukung dengan digital payment, belanja online dapat dilakukan satuan kerja instansi pemerintah dengan para pelaku usaha yang sudah tergabung dalam ekosistem marketplace pemerintah.

Sebelum diterapkannya digital payment marketplace terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan belanja pemerintah di tingkat Satker instansi pemerintah khususnya dalam penggunaan UP. Beberapa permasalahan diantaranya:

  1. Cashless Transaction untuk belanja UP atau Petty cash belum ada;
  2. Pembayaran pajak pada online shop belum terintegrasi;
  3. Terdapat potensi fraud pada pengadaan barang/jasa secara fisik; dan
  4. Baru sekitar 17% UMKM yang sudah go digital/on boarding, sehingga database vendor belum dapat dioptimalkan.

Dalam rangka untuk mengatasi permasalahan di atas maka diperlukan langkah tindak lanjut yang harus dilakukan diantaranya:

  1. Pemerintah harus adaktif dan agile terhadap dinamika perkembangan teknologi informasi dengan menerapkan transaksi secara cashless;
  2. Pengembangan platform belanja yang berbasis digital dan multifungsi dengan mengintegrasikan pembelian barang/jasa, pembayaran digital dan perpajakan dalam satu ekosistem;
  3. Mendorong belanja pemerintah lebih praktis, efektif dan efisien melalui digital payment; dan;
  4. Mendukung UMKM dengan membuka akses pengadaan barang/jasa oleh pemerintah melalui digital payment (Bussiness to Goverment).

Dalam implementasi digipay marketplace pada Satker mitra KPPN Benteng sampai dengan bulan November 2022, dari 23 Satker mitra KPPN Benteng yang mengelola UP sudah ada 21 Satker yang terdaftar. Sementara itu, jumlah penyedia barang/jasa (vendor) yang telah tergabung dalam ekosistem digipay marketplace sebanyak 23 vendor. Vendor yang telah tergabung tersebut berasal dari vendor lokal dan vendor luar daerah. Vendor yang telah bergabung bergerak di penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK), peralatan dan mesin, jasa katering, jasa lainnya dan barang konsumsi. Berdasarkan data dari digipay002.id, jumlah transaksi yang selesai sebanyak 173 transaksi dengan nominal sebesar Rp.318.375.160,-. Menurut pengamatan penulis terkait progress implementasi digipay ini, perluasan penggunaan UP melalui Digipay masih perlu ditingkatkan. Hal ini dikarenakan hanya terdapat beberapa Satker yang aktif menggunakan digipaynya. Keengganan Satker untuk menggunakan digipay antara lain disebabkan hal-hal sebagai berikut:

  1. Satker belum terbiasa dengan sistem pembayaran cashless dan digital payment;
  2. Keterbatasan literasi digital dari Satker;
  3. Keterbatasan vendor lokal yang bergabung di ekosistem marketplace pemerintah.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, sudah terdapat mitigasi yang dilakukan oleh KPPN Benteng antara lain dengan:

  1. KPPN Benteng bekerjasama dengan Bank Himbara secara rutin mengadakan  workshop dengan Satker mitra terkait perluasan implementasi digital payment;
  2. Melakukan pendampingan dan asistensi terkait penggunaan digipay kepada Satker mitra;
  3. Melakukan  sosialisasi ke vendor lokal dengan memberikan pemahaman terkait manfaat yang didapat dengan bergabung di ekosistem marketplace pemerintah.

Diharapkan dengan adanya mitigasi tersebut akan semakin banyak Satker mitra KPPN Benteng yang dapat lebih aktif dalam menggunakan digipay sebagai metode pembayaran utama dalam pengelolaan UP. Selain itu dengan bertambahnya vendor lokal yang bergabung di ekosistem marketplace akan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha yang didominasi oleh UMKM. Semakin meningkatnya transaksi belanja yang dilakukan Satker tentunya akan ikut menggerakan perekonomian daerah sehingga pada akhirnya kesejahteraan masyakat dan program pemulihan ekonomi nasional dapat tercapai.

Bagikan ini:

  • Bagikan pada Facebook(Membuka di jendela yang baru) Facebook
  • Bagikan ke X(Membuka di jendela yang baru) X
  • Bagikan ke Telegram(Membuka di jendela yang baru) Telegram
  • Bagikan ke WhatsApp(Membuka di jendela yang baru) WhatsApp

Terkait

ShareTweetShare

Related Posts

Rumah BUMN Selayar Dorong UMKM Ciptakan Dessert Kekinian Tanpa Oven
Ekonomi

Rumah BUMN Selayar Dorong UMKM Ciptakan Dessert Kekinian Tanpa Oven

12/10/2026
BBM Selayar: Mengurai Benang Kusut Dari Hulu ke Hilir, Memastikan Subsidi Negara Dinikmati Warga Pulau-pulau
Ekonomi

BBM Selayar: Mengurai Benang Kusut Dari Hulu ke Hilir, Memastikan Subsidi Negara Dinikmati Warga Pulau-pulau

10/09/2026
Ketika Tabung LPG Rusak, Siapa yang Seharusnya Bertanggung Jawab, Bagaimana Mekanismenya?
Ekonomi

Ketika Tabung LPG Rusak, Siapa yang Seharusnya Bertanggung Jawab, Bagaimana Mekanismenya?

09/09/2026
Rumah BUMN Selayar Perkuat Kesiapsiagaan UMKM Hadapi Gempa Bumi dan Tsunami
Ekonomi

Rumah BUMN Selayar Perkuat Kesiapsiagaan UMKM Hadapi Gempa Bumi dan Tsunami

07/09/2026
Indonesia Kembali Raih WTP : Cerita di Balik Triliunan Rupiah yang Dipertanggungjawabkan
Ekonomi

Indonesia Kembali Raih WTP : Cerita di Balik Triliunan Rupiah yang Dipertanggungjawabkan

07/09/2026
Hj. Andi Nur Diyana Resmi Ditunjuk Sebagai Plt. Kepala UPT ASDP Bira
Ekonomi

Hj. Andi Nur Diyana Resmi Ditunjuk Sebagai Plt. Kepala UPT ASDP Bira

03/09/2026

BERITA POPULER

Suasana Penuh Haru, Warnai Kedatangan Keluarga Besar  Rapsel Ali dari Selayar

Suasana Penuh Haru, Warnai Kedatangan Keluarga Besar Rapsel Ali dari Selayar

09/04/2023
Polemik Paskibra Bertugas Dalam Keadaan Lapar, Unit Tipikor Polres Selayar Akan Lakukan Penyelidikan

Polemik Paskibra Bertugas Dalam Keadaan Lapar, Unit Tipikor Polres Selayar Akan Lakukan Penyelidikan

21/08/2023
Kisruh Paskibra, Bupati Basli Ali Nonjobkan Tiga Pejabat Penanggung Jawab

Kisruh Paskibra, Bupati Basli Ali Nonjobkan Tiga Pejabat Penanggung Jawab

24/08/2023
Teridentifikasi, Mayat yang Ditemukan di Barugaia Selayar dijemput Keluarga

Teridentifikasi, Mayat yang Ditemukan di Barugaia Selayar dijemput Keluarga

22/11/2022
Breaking News, Legislator Sulsel Ince Langke Meninggal Dunia

Breaking News, Legislator Sulsel Ince Langke Meninggal Dunia

08/09/2020

PILIHAN EDITOR

Mayat Tanpa Identitas Ditemukan Membusuk di Desa Bungaiya

Mayat Tanpa Identitas Ditemukan Membusuk di Desa Bungaiya

11/02/2021
Bawaslu Selayar

Selama Tahapan Pilkada, Bawaslu Selayar Temukan 15 Kasus dan 7 Laporan Dugaan Pelanggaran

18/09/2020
Kementerian ATR/BPN Terus Percepat Langkah untuk Sertipikasi Tanah Wakaf di Indonesia

Kementerian ATR/BPN Terus Percepat Langkah untuk Sertipikasi Tanah Wakaf di Indonesia

03/05/2025
Ketua Gempita Selayar

Ketua GEMPITA Selayar Warning ASDP dan UPTD.Pelabuhan Pamatata

06/02/2017

Recent Posts

  • Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan
  • Dukung Sektor Perikanan, Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar Serahkan 100 Sertipikat Lintas Sektor
  • Rumah BUMN Selayar Dorong UMKM Kahu-Kahu Naik Kelas Lewat Packaging dan Digital Marketing
  • Polres Selayar Mulai Operasi Zebra 2026, Kapolres Sebutkan 8 Pelanggaran yang Jadi Sasaran

Kategori

  • Budaya
  • Ekonomi
  • Feature
  • Kriminalitas
  • Nasional
  • NEWS
  • Olahraga
  • OPINI
  • Pemerintah Desa
  • Pemkab Selayar
  • Pendidikan
  • Polisi Kita
  • Politik
  • Suara Parlemen
  • Techno
  • Wisata

Tentang Kami

Selayarnews.com

Media Selayarnews.com dibawah naungan PT.DIPA MEDIA NUSANTARA senantiasa memberikan berita berita teraktual, terpercaya dan berimbang sebagai salah satu referensi berita Tanadoang

Follow us

  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Copyright
  • Disclaimer
  • Inside Selayarnews.com

Copyright @ 2016 Selayarnews, All right reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Pariwisata
  • Hukum
  • KPPN Benteng
  • Lainnya
  • Peristiwa

Copyright @ 2016 Selayarnews, All right reserved